Warga Desa Batuah Tuntut Ganti Rugi dan Posko Darurat.

Kutai Kartanegara, literasikaltim.com – Ketidakpastian nasib korban bencana longsor di Desa Batuah, Dusun Tani Jaya, Kutai Kartanegara, mendorong Gerakan Pemuda Tani Jaya Bergerak Kukar menggelar demonstrasi di jalan hauling PT. Bara Multi Sukses Sarana (BSSR), Selasa (29/4/2025).

Aksi ini merupakan puncak kekecewaan warga, setelah tiga bulan tak mendapat kejelasan penanganan pascalongsor.

Andi Hafiz, Koordinator Lapangan sekaligus mahasiswa asal Balikpapan, menyampaikan bahwa puluhan rumah, sebuah masjid, serta jalan poros provinsi di Kilometer 24 dan 28 terdampak longsor yang diduga kuat diakibatkan oleh pengeboran air PDAM dan aktivitas tambang PT. BSSR.

Ia menilai, baik Pemerintah Desa maupun Perusahaan, belum menunjukkan itikad nyata untuk menangani dampak bencana secara serius.

“Warga sudah terlalu lama menunggu, dan rumah mereka tidak bisa ditempati karena kondisi tanah yang terus bergerak, untuk itu Kami butuh penanganan, bukan janji,” ujarnya.

Menurut Hafiz, longsor di Kilometer 24 telah terjadi sejak tahun lalu, namun hanya dilakukan perbaikan jalan setelah kejadian tersebut kembali mencuat di media sosial.

Sementara longsor di Kilometer 28 yang terjadi pada Januari 2025 belum mendapatkan perhatian berarti, termasuk dari pemerintah desa yang seolah menutup mata.

Kekecewaan juga muncul, karena warga terdampak tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Forum-forum yang digelar justru berlangsung tertutup, melibatkan unsur pemerintah desa dan pimpinan perusahaan tanpa menghadirkan korban bencana.

Salah satu warga terdampak, Harinto, menuturkan bahwa mereka telah kehilangan tempat tinggal yang layak.

“Kami tinggal dalam ketakutan. Tanah terus bergerak, tapi Kami belum melihat ada langkah penyelamatan. Bahkan posko darurat pun tak kunjung dibangun,” keluhnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama.

Pertama, ganti rugi bagi 12 rumah warga yang rusak akibat longsor.

Kedua, pendirian posko bantuan sebagai upaya tanggap darurat.

Ketiga, pembukaan dokumen AMDAL milik PT. BSSR yang dinilai melanggar aturan karena lokasi tambang kurang dari 500 meter dari permukiman warga.

Dan keempat, penurunan tim geologi independen guna menyelidiki penyebab longsor secara objektif, dengan tuntutan pencopotan kepala desa apabila terbukti terjadi kelalaian.

Meskipun aksi berjalan tertib, hingga sore hari Kepala Desa maupun pimpinan menemui massa Aksi untuk mencapai kesepakatan. Aparat keamanan akhirnya membubarkan aksi sekitar pukul 18.00 WITA.

Hafiz menyatakan bahwa pihaknya akan memperluas gerakan solidaritas dan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk menuntut keadilan bagi warga yang terdampak.

“Jika hari ini mereka tidak hadir, Kami akan hadir lebih besar lagi. Ini tentang hak hidup warga yang selama ini diabaikan,” tandasnya.

Penulis: Andi Isnar

SAMARINDA, literasikaltim.com – Universitas Mulawarman (Unmul) menyatakan sikap tegas terhadap aktivitas ilegal berupa pembukaan lahan yang diduga dilakukan untuk kegiatan pertambangan di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), wilayah konservasi yang berada di bawah pengelolaan Fakultas Kehutanan Unmul area Kecamatan Samarinda Utara.

Saat di temui awak media, Rektor Unmul, Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU., menegaskan bahwa pihak universitas tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apa pun kepada pihak luar untuk beraktivitas di kawasan tersebut.

Ia mengklarifikasi bahwa meskipun sempat ada surat permintaan kerja sama dari sebuah koperasi, permohonan itu tidak ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan fungsi KHDTK sebagai kawasan pendidikan dan konservasi.

“Tidak ada izin yang Kami keluarkan, baik secara tertulis maupun lisan,” ucapnya di ruang kerja Rektor Unmul, Kamis (10/4/2025) siang tadi.

“Permohonan tersebut hanya Kami teruskan secara internal untuk dibahas, dan hasilnya ditolak,” kata Rektor Unmul.

“Jadi, tidak ada dasar legal untuk kegiatan apa pun di sana,” ujarnya.

Unmul mengaku telah melaporkan aktivitas yang diduga ilegal tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta tengah mempersiapkan pelaporan ke Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dan Gubernur Kaltim.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas pembukaan lahan itu sendiri, pertama kali ditemukan oleh mahasiswa yang tengah melakukan kegiatan lapangan di KHDTK.

“Mereka mendapati adanya alat berat yang tengah membuka lahan di area hutan,” jelasnya.

“Luasnya Kami perkirakan mencapai 3,2 hektare, dan terjadi pada saat libur Lebaran, ketika pengawasan kami tidak seketat biasanya,” tambah Abdunnur.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons KLHK terhadap permohonan perlindungan yang telah diajukan Unmul sejak Agustus 2024 lalu.

Rektor Unmul berharap laporan terbaru, dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, demi menjaga keberlangsungan fungsi kawasan.

Sebagai langkah lanjutan, Unmul kini tengah membentuk Tim Terpadu untuk menangani permasalahan ini secara komprehensif.

Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur internal kampus dan lembaga kemahasiswaan, termasuk LBH Fakultas Hukum, Fakultas Kehutanan, serta BEM KM Unmul dan aliansi mahasiswa kehutanan SILVA Mulawarman.

“Upaya pemulihan kawasan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa setengah-setengah,” ucap Abdunnur.

“Dan, Kami juga sedang menyusun perhitungan kerugian ekonomi akibat kerusakan tersebut,” terangnya.

“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi ancaman nyata bagi pendidikan dan lingkungan hidup,” tegas Abdunnur.

Ia pun mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk ikut serta dalam menjaga kawasan KHDTK, agar tetap menjalankan fungsinya sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan konservasi.

Penulis: Andi Isnar

SAMARINDA, literasikaltim.com – Dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul) menuai kecaman keras dari Komisi II DPRD Kota Samarinda.

Mereka mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas, terhadap pelaku perusakan kawasan hutan yang semestinya menjadi wilayah konservasi dan pendidikan.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi SE MM bersama Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, H. Victor Yuan SH, setelah melakukan peninjauan lapangan bersama perwakilan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut H. Viktor Juan, dari hasil inspeksi, ditemukan indikasi kuat adanya penambangan liar yang telah menyerobot wilayah hutan pendidikan.

“Kami sangat menyesalkan adanya aktivitas ilegal di kawasan yang seharusnya dijaga ketat,” ucapnya saat diwawancarai media ini di lokasi tersebut, Rabu (9/4/2025) siang.

Kawasan ini adalah milik negara dan memiliki fungsi penting untuk pendidikan dan penelitian,” ujarnya.

H. Victor Juan menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menggencarkan pengawasan bersama masyarakat Adat Dayak Kaltim, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan.

Ia juga mendorong agar sistem pengawasan diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi.

“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, dan Kami menyarankan penggunaan drone, untuk memantau aktivitas di wilayah tersebut, dengan pengoperasiannya sederhana dan biayanya terjangkau,” jelas H. Victor Juan, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda.

Selain mendorong langkah hukum, ia juga menyoroti pentingnya upaya pemulihan lingkungan.

Ia mengusulkan agar Fakultas Kehutanan Unmul menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, guna merancang program penghijauan berkelanjutan.

“DPRD Kota Samarinda terutama di Komisi II siap berkontribusi, baik dalam bentuk bibit, tenaga, maupun gagasan,” ungkapnya.

“Karena ini wilayah konstituen Kami, dan sudah seharusnya kami ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran ini, akan menciptakan preseden buruk dan memperparah krisis lingkungan di Kota yang telah memasuki status “Darurat Tambang”.

“Jika dibiarkan, pelanggaran ini akan dianggap hal biasa. Sudah jelas ada kerusakan, tinggal penegak hukum menelusuri dan menyeret pelakunya ke ranah hukum,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi S.E., M.M., turut menyampaikan keprihatinannya, dan menilai kawasan KHDTK memiliki peran vital dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mahasiswa.

“Kerusakan yang terjadi tentu sangat merugikan secara ekologis dan akademis,” ucap Iswandi.

“Ini aset penting yang harus dijaga, dan para Mahasiswa membutuhkan ruang yang utuh dan alami untuk melakukan riset,” terangnya.

“Tindakan tegas terhadap pelaku perusakan harus segera dilakukan,” kata Iswandi.

Tak hanya dari legislatif, suara keprihatinan juga datang dari tokoh adat, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Samarinda, Hendrik Tandoh, yang turut meninjau lokasi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembalakan liar yang telah menyasar pohon-pohon langka.

“Saya melihat sendiri pohon ulin ditebang. Padahal, itu termasuk jenis kayu yang dilindungi oleh negara, dan ini sangat memprihatinkan,” ungkap Hendrik yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum DAD Kaltim.

Menurutnya, kemungkinan penebangan tersebut, telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah bagi oknum, untuk terus merambah kawasan secara ilegal.

“Pengelola kawasan harus lebih aktif mengawasi dan melindungi pohon-pohon langka seperti ulin agar tidak punah akibat aktivitas penebangan liar,” tutupnya.

Penulis: Andi Isnar

SAMARINDA, literasikaltim.com – Kawasan Pendidikan Hutan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas perusakan yang diduga dilakukan oleh oknum penambang ilegal.

Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan pendidikan dan penelitian yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa, khususnya dari program studi Kehutanan.

Nhazaruddin, Koordinator Lapangan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kalimantan Timur (Kaltim), dengan tegas mengutuk tindakan tersebut.

Ia menyatakan, kerusakan hutan yang terjadi merupakan ancaman langsung bagi kualitas pendidikan di Unmul, yang sering memanfaatkan kawasan hutan tersebut sebagai tempat penelitian dan praktik lapangan.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Kawasan hutan ini penting untuk pendidikan dan penelitian Mahasiswa,” ucapnya saat di hubungi media ini melalui WhatsApp, Minggu (6/4/2025).

“Dan kerusakan yang terjadi, bisa menghambat kegiatan akademik yang kami jalankan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti longsor yang terjadi di sekitar area hutan setelah aktivitas penambangan dimulai.

Kerusakan ini, menurut Nhazaruddin, semakin memperburuk kondisi lingkungan yang sudah rentan, apalagi kawasan tersebut merupakan satu-satunya hutan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan Unmul di Samarinda.

FAM Kaltim mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penambangan ilegal ini.

“Kami mendesak agar aparat penegak hukum segera bertindak, menangkap pelaku, dan menghentikan praktik pertambangan ilegal ini,” kata Nhazaruddin.

“Kegiatan tersebut, jelas melanggar aturan yang ada dan merusak ekosistem yang harus dilindungi,” tegasnya.

Upaya untuk menghentikan aktivitas ilegal ini sudah dilakukan oleh pihak pengelola Kawasan Hutan Unmul (Fahutan Unmul), yang telah melaporkan kejadian ini ke Gakkum.

Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang memadai.

“Kami sudah melaporkan masalah ini, namun belum ada respon yang signifikan dari pihak terkait. Ini menjadi perhatian serius bagi kami karena kawasan hutan ini sangat vital,” ungkap perwakilan Fahutan Unmul.

Sebagai langkah lanjutan, Fahutan Unmul berencana untuk mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait pada tanggal 7 April 2024, yang melibatkan pihak Dekan Fakultas Kehutanan.

Harapannya, surat tersebut bisa mendesak pemerintah dan aparat berwenang untuk segera turun tangan dalam menangani kasus ini.

Sementara itu, FAM Kaltim mengingatkan agar tindakan tegas segera diambil sebelum kerusakan lingkungan di kawasan hutan Unmul semakin parah.

Mereka menekankan pentingnya melindungi kawasan hutan ini, yang tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang tinggi.

“Dan, Kami juga menunggu langkah kongkrit Gubernur Kaltim, terkait pemberantasan pertambangan ilegal,” pungkas Nhazaruddin.

Penulis : Andi Isnar

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Andi Saharuddin Sebut Perusahaan Pertambangan Wajib Patuhi Aturan yang Berlaku.

SAMARINDA, literasikaltim.com – Perusahaan pertambangan semestinya wajib mengetahui apa saja yang akan dilakukan saat beraktivitas menambang.

Namun terdapat salah satu perusahaan tambang di wilayah Kecamatan Palaran ini, diduga tidak mematuhi peraturan pertambangan yang berlaku termasuk AMDAL.

Bahkan perusahaan ini malah membuat kerusakan lahan dan membuang limbah tambang, ke lahan milik Koh Andri.

Hal ini menjadi kerugian bagi sang pemilik lahan tersebut, bahkan Koh Andri telah melaporkan ke Instansi terkait guna membantu menyelesaikan permasalahan dampak AMDAL yang ada di lahannya.

Namun hingga sekarang, Koh Andri belum mendapatkan respon yang positif dari Instansi tersebut, terutama pihak perusahaan yang telah melakukan aktivitas menambang di dekat lahannya.

Setelah mendengar informasi dari masyarakat dan para wartawan, Anggota DPRD Kota Samarinda, Andi Saharuddin, angkat bicara dan menegaskan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut terutama di wilayah Kota Samarinda, seharusnya mematuhi peraturan yang mengatur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Jika tidak mematuhi aturan pertambangan dari Pemerintah Daerah dan Pusat, hal ini akan berpotensi menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan serta berdampak ke masyarakat sekitar,” ucapnya saat di wawancarai media ini, Jum’at (14/2/2025).

Andi Saharuddin menyoroti bahwa setiap perusahaan tambang khususnya di wilayah Kota Samarinda, wajib menyusun AMDAL sebelum memulai kegiatan operasionalnya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban AMDAL, maka itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak terkontrol,” ujarnya.

Menurut Andi Saharuddin, perusahaan tambang yang belum menyelesaikan AMDAL dengan baik harus segera menyelesaikan permasalahan ini, khususnya terkait dengan pemilik lahan yang terdampak.

“AMDAL berfungsi, untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi dampak terhadap lingkungan, seperti kualitas udara, air, serta ekosistem sekitar,” katanya yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Samarinda ini.

“Dalam proses ini, perusahaan wajib melibatkan masyarakat dan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi sudah diterapkan dengan baik,” tegasnya.

Andi Saharuddin kembali menerangkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan, adalah bagaimana dampak sosial terhadap masyarakat, seperti masalah kesehatan dan mata pencaharian yang terganggu.

“Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan perhatian lebih dalam menyelesaikan hak-hak masyarakat yang terkena dampak,” tambah Andi Saharuddin.

Lebih lanjut, Andi Saharuddin juga menekankan bahwa, pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang sudah disetujui juga harus dilaksanakan secara rutin dan transparan.

“Jika terbukti bahwa perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang ada, mereka bisa dikenakan sanksi yang cukup berat, baik administrasi maupun pidana,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda ini, meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan tambang, dan memastikan bahwa segala dampak yang mungkin timbul dapat diminimalisir.

“Sanksi administratif, seperti pencabutan izin lingkungan, serta sanksi pidana, seperti denda atau hukuman penjara, dapat dikenakan pada pihak yang mengabaikan kewajiban ini,” ungkapnya.

“Penting untuk diingat bahwa perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang mereka lakukan,” sambungnya.

“Dan, Mereka wajib melakukan evaluasi dan pelaporan berkala mengenai dampak kegiatan tambang kepada masyarakat dan pemerintah,” pungkas Andi Saharuddin.

Penulis: Andi Isnar

JAKARTA, literasikaltim.com – Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014.

Meski demikian, laporan Capaian Sektor ESDM 2024 menunjukkan bahwa target tersebut kemungkinan besar tidak tercapai.

Hal ini, tercermin dari realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), yang hanya mencapai USD 1,8 miliar dari target USD 2,6 miliar pada tahun 2024.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan bahwa, iklim investasi yang buruk menjadi penyebab utama ketidak tercapainya target investasi energi terbarukan.

Menurut IESR, faktor struktural seperti struktur industri kelistrikan, kebijakan dan regulasi yang kurang memadai, serta preferensi terhadap batubara melalui kebijakan domestic market obligation (DMO), turut menghambat perkembangan sektor energi terbarukan.

Perbaikan Iklim Investasi Diperlukan

Untuk mengatasi kendala tersebut, IESR mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki iklim investasi energi terbarukan.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi, mereformasi kebijakan DMO batubara, serta menyederhanakan proses perizinan dan menyediakan insentif fiskal guna meningkatkan bankability proyek energi terbarukan.

Selain itu, IESR juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan capaian sektor ESDM, dengan mencantumkan data yang lebih detail, termasuk capaian bauran energi terbarukan 2024.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa capaian bauran energi terbarukan Indonesia pada 2024 hanya mencapai 14,1 persen, meningkat sedikit dari 13,9 persen di tahun 2023, padahal target untuk 2024 adalah 19,5 persen.

Ia menambahkan bahwa meski pemerintah berencana menggeser target bauran energi terbarukan 23 persen ke tahun 2030, pemerintah harus tetap berupaya meningkatkan kontribusi energi terbarukan pada tahun ini.

Kemitraan Internasional Diharapkan Dapat Membantu

Fabby juga menekankan pentingnya kemitraan internasional, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), untuk membiayai proyek energi terbarukan strategis di Indonesia.

Komitmen pendanaan dari negara-negara anggota IPG dan GFANZ perlu dimobilisasi untuk menarik investasi yang lebih besar.

Meskipun demikian, Fabby mengungkapkan bahwa pencairan pendanaan JETP masih terkesan lambat, karena pemerintah belum cukup cepat menyiapkan usulan proyek yang bankable dan mereformasi kebijakan, yang menghambat pengembangan energi terbarukan.

“Pemerintah harus mengoptimalkan investasi swasta dan publik untuk energi terbarukan, terutama untuk proyek-proyek PLTS skala utilitas, serta investasi PLTS atap oleh konsumen industri dan rumah tangga yang tidak membutuhkan subsidi pemerintah,” ujar Fabby melalui keterangan tertulis ke media ini, Jum’at (14/2/2025).

Proses Pensiun PLTU dan Pengurangan Produksi Batubara

Fabby juga mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya untuk mengganti PLTU Cirebon dengan PLTS dan PLTB, namun menyoroti bahwa proses pensiun PLTU Cirebon yang sudah dimulai sejak 2022 belum mencapai keputusan akhir.

“Proses pensiun dini PLTU Cirebon I harus dijadikan referensi penting, untuk pensiun PLTU lainnya yang lebih menguntungkan secara teknis dan ekonomis,” tambah Fabby.

Di sisi lain, IESR mendorong pemerintah untuk merencanakan pembatasan produksi batubara yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Produksi batubara nasional pada 2024 diperkirakan mencapai 836 juta ton, melebihi target yang ditetapkan sebesar 710 juta ton.

Menurut IESR, meningkatnya produksi batubara justru menjadi indikasi melemahnya komitmen Indonesia terhadap transisi energi.

Sinergi Antar Kementerian Diperlukan

Untuk mencapai target transisi energi yang lebih ambisius, Fabby menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas, serta Kementerian Luar Negeri dalam menciptakan kebijakan yang lebih harmonis dan menarik bagi investor energi terbarukan.

IESR berharap pemerintah dapat segera mengatasi berbagai tantangan ini dan memaksimalkan peluang investasi, untuk mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Penulis: Andi Isnar

Sandri Armand: Desak Mabes Polri Investigasi Kasus Pengambilan Lahan Petani oleh PT. SPC.

Kutai Kartanegara, literasikaltim – PT. Sekumpul Putra Cahaya (SPC) dilaporkan ke Mabes Polri yang telah mengambil alih lahan pertanian milik masyarakat di kawasan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tanpa izin dari pihak petani setempat.

Tindakan ini, menyebabkan kerusakan pada tanaman dan kerugian besar bagi Kelompok Tani Gotong Royong yang menggantungkan hidup mereka pada lahan tersebut.

Selain itu, kawasan milik Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) yang juga terletak di area yang sama turut terdampak akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan bahwa lokasi pertambangan yang diambil alih oleh PT. SPC berada jauh dari wilayah yang dikelola oleh PT Globalindo Inti Energi, yang menurut peta dan dokumen lahan tidak memiliki hak atas kawasan tersebut.

Meskipun demikian, ada dugaan bahwa PT. Globalindo justru mendorong PT. SPC, untuk melakukan aktivitas pertambangan di luar batas wilayah yang ditetapkan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Arus Bawah (SAB), Sandri Armand, menegaskan bahwa pengambilan lahan tersebut telah merugikan masyarakat setempat, khususnya para petani.

“Kami sangat menyayangkan tindakan sepihak yang dilakukan oleh PT. SPC,” ucap Sandri Armand ke media ini melalui telepon selulernya, Selasa (11/2/2025) malam.

“Lahan yang dikuasai mereka adalah sumber kehidupan bagi petani di Muara Jawa, dan kini masyarakat harus menanggung kerugian, akibat kerusakan tanam tumbuh yang mereka alami,” ujarnya.

Ketua LSM SAB Sandri Armand mengatakan bahwa belum lama ini juga, telah adanya pertemuan dari pihak Kelompok Tani Gotong Royong selaku pemilik lahan dengan pihak PT SPC, namun tidak menemukan titik terang untuk mengganti lahannya yang telhbdi rusak akibat tambang ilegal ini.

“Di pertemuan tersebut, pihak PT. SPC diwakili Humas H. Jumawal berkelit dan menyatakan bahwa perusahaan sudah membayar, akan tetapi faktanya pihak Kelompok Tani Gotong Royong tidak pernah menerima sepeserpun yang dimaksud pihak humas tersebut,” terangnya.

“Disela pertemuan Kami juga menyatakan legalitas perusahaan, dan H. Jumawal mengakui tanpa legalitas (ilegal), tentunya ini juga merugikan negara selain merusak infrastruktur perusahaan milik negara yakni PHSS,” ungkap Sandri Armand.

Menurut Sandri Armand, selain merusak tanaman, aktivitas pertambangan yang dilakukan di lahan tersebut berpotensi merusak ekosistem pertanian, dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

“Banyak petani yang kini kehilangan mata pencaharian mereka, karena tanah yang selama ini mereka kelola, telah dialihfungsikan tanpa pemberitahuan atau izin sebelumnya,” jelasnya.

“Keadaan ini, semakin memperburuk kondisi masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian,” lanjutnya.

LSM Suara Arus Bawah meminta agar pihak berwenang segera melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SPC.

Sandri Armand juga mendesak agar Mabes Polri segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan.

“Kami meminta agar pihak berwenang tidak tinggal diam,” katanya.

“Dan, masyarakat kecil harus mendapatkan perhatian yang layak dari penegak hukum,” tambahnya.

Terkait hal ini, masyarakat setempat berharap ada tindakan tegas dari Pemerintah dan aparat hukum, untuk mengembalikan hak-hak mereka, atas lahan yang telah dikuasai secara sepihak oleh perusahaan.

Mereka juga, menginginkan agar ada keadilan bagi para petani yang selama ini, bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Penulis: Tim Redaksi
Sumber Data: LSM SAB

BERAU, literasikaltim.com – Dalam menanggapi kondisi pertambangan PT Berau Coal yang dinilai semakin mengkhawatirkan, Nhazaruddin selaku Koordinator Lapangan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa situasi ini tidak dapat terus disembunyikan.

Menurutnya, PT Berau Coal harus segera melaksanakan reklamasi, mengingat izin usaha PKP2B perusahaan ini sudah mendekati masa berakhirnya.

Nhazaruddin menyatakan bahwa pelanggaran aturan yang terjadi selama ini harus mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, dan sanksi yang tepat harus diberikan.

“Bahkan pidato Presiden Prabowo Subianto akan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan dan tidak taat pada peraturan,” ucap Nhazaruddin saat diwawancarai melalui telepon selulernya, Sabtu (8/2/2025).

“Pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas, termasuk memberikan sanksi berupa penundaan ataupun tidak memperpanjang pemberian izin atau bahkan perubahan status PKP2B menjadi IUP,” ujarnya.

“Karena masih ada persoalan lingkungan dan konflik dengan masyarakat lokal yang belum tuntas, tentu ini menjadi perhatian serius serta sudah selayaknya tidak di perpanjang agar penderitaan masyarakat tidak bertambah panjang,” jelasnya.

Ia menekankan, jangan sampai masyarakat sekitar yang menjadi korban akibat kelalaian perusahaan dalam menjalankan kewajibannya.

“Ini bukan hanya soal peraturan, ini soal nasib masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nhazaruddin juga meminta agar Pemprov Kaltim untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin PT Berau Coal, menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan ini, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Berau.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap masalah ini. Apa artinya PDRB jika masyarakat menderita akibat dampak negatif pertambangan yang tidak dikelola dengan baik?,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, FAM Kaltim mendesak agar izin pertambangan PT Berau Coal ditunda hingga perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya, terutama dalam hal reklamasi lahan yang hingga kini belum dilaksanakan.

“Kami mendukung penuh agar PT Berau Coal diberikan sanksi yang tegas,” ucap Nhazaruddin.

“Dan, Reklamasi harus segera dilakukan, perusahaan ini tak bisa terus mengabaikan tanggung jawabnya,” tandasnya.

Dengan penegasan ini, FAM Kaltim berharap pemerintah dan pihak terkait bisa mengambil langkah yang tepat demi melindungi masyarakat, dan lingkungan sekitar dari dampak buruk pertambangan yang tidak terkendali.

Penulis: Andi Isnar