SAMARINDA, literasikaltim.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kajati Kaltim) Assoc. Prof. Supardi, S.H., M.H. secara resmi melantik, mengambil sumpah, sekaligus melaksanakan serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang dalam upacara yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Kamis (5/2/2026).

Pelantikan tersebut, merupakan bagian dari pengisian jabatan pejabat eselon III di lingkungan Kejati Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Beni Putra, S.H., M.H. dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang, menggantikan *Pilipus Siahaan, S.H., M.H. yang mendapat penugasan baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejati Kalimantan Utara.

Sebelumnya, Beni Putra menjabat sebagai Kajari Ogan Komering Ulu Selatan.

Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kajati Kaltim dan dihadiri para Asisten pada Kejati Kaltim para Kajari se-Kaltim, Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator dan Kepala Seksi, serta anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Kaltim.

Dalam amanatnya, Kajati Kaltim Assoc. Prof. Supardi, S.H., M.H. menyampaikan ucapan selamat, kepada pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa, para pejabat yang dipercaya menduduki jabatan tersebut, merupakan pribadi-pribadi terpilih yang memiliki kualitas dan kapasitas, untuk memimpin serta menggerakkan satuan kerja guna mendukung terwujudnya visi dan misi institusi Kejaksaan.

Menurut Kajati Kaltim, promosi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar, dan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kebijakan tersebut, bertujuan untuk memastikan organisasi Kejaksaan tetap adaptif, responsif, serta mampu menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan berkembang.

Kajati Kaltim juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia menekankan agar, setiap pejabat yang baru dilantik senantiasa menjaga kerendahan hati, integritas, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan serta perbuatan tercela.

Kepada Kajari Bontang yang baru, Kajati Kaltim Assoc. Prof. Supardi, S.H., M.H. meminta agar segera mengidentifikasi, mempelajari, serta menguasai berbagai persoalan di wilayah tugas yang baru, dengan mengedepankan akselerasi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, pejabat baru diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang produktif, inovatif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

“Laksanakanlah tugas dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Penulis: Andi Isnar
Sumber: SIARAN PERS Nomor : 02/O.4.3/Penkum/02/2026 dari Kasi Penkum Kejati Kaltim.

SAMARINDA, literasikaltim.com – Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) telah berhasil mengamankan Dr. La Rusli Latania, SE.M.Si, seorang buronan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan solar cell untuk penerangan halaman sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

Penangkapan dilakukan di Pengadilan Negeri Samarinda saat terdakwa hadir sebagai saksi dalam persidangan.

Dr. La Rusli Latania, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar pada tahun 2020, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16.613.375.781,64.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 16.00 WITA dan berlangsung secara kooperatif, memudahkan proses pengamanan.

Setelah diamankan, Dr. La Rusli dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, untuk diserahterimakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kutai Timur guna melanjutkan proses hukum.

Toni Yuswanto, Kepala Seksi Penerangan Hukum Penkum Kejati Kaltim, menekankan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari upaya keras Kejaksaan untuk menangani buronan yang masih berkeliaran.

“Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan menangkap setiap buronan demi kepastian hukum,” ujar Toni melalui keterangan tertulis ke media ini, Rabu (2/10/2024).

Ia juga mengimbau semua buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada tempat aman bagi mereka.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Kejati Kaltim menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi, menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.

Penulis: Andi Isnar

SAMARINDA, literasikaltim.com – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan penyitaan rumah dan tanah terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit kepada PT. Erda Indah di Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan pada tahun 2021.

Penyitaan berlangsung di dua lokasi, yaitu Kota Malang dan Kota Depok, berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda.

Penyidik melaksanakan proses penyitaan dari tanggal 25 hingga 27 September 2024, dengan berhasil menyita satu bidang tanah dan bangunan di Kelurahan Karang Besuki, Kota Malang, serta dua bidang tanah yang masing-masing memiliki bangunan ruko di Pertokoan Graha 45, Kota Depok, Jawa Barat.

Semua properti tersebut tercatat dalam sertifikat hak milik dengan nomor yang valid.

Toni Yuswanto, Kepala Seksi Penerangan Hukum Penkum Kejati Kaltim, menjelaskan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengumpulkan alat bukti dalam rangka membuktikan dugaan tindak pidana yang terjadi.

“Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,” ujar Toni melalui keterangan tertulis ke media ini, Senin (30/9/2024).

Kasus ini, bermula dari penyaluran kredit modal kerja sebesar Rp 15 miliar kepada PT. Erda Indah yang mengklaim mendapatkan kontrak proyek pembangunan Hunian Tetap di Desa Lompio, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dari PT. Waskita Karya.

Namun, kontrak tersebut ternyata fiktif. Penyaluran kredit ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp 15 miliar.

Tujuan dari penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP, adalah untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam penyidikan dan memperjelas tindak pidana yang diduga terjadi.

Kejati Kaltim berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan ini dan memastikan bahwa kasus korupsi tidak dibiarkan begitu saja.

Dengan langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

Penulis: Andi Isnar

Kutai Timur, literasikaltim.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui program Jaksa Sahabat Pelajar.

Kegiatan ini bertujuan, untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda dan dihadiri oleh 65 pelajar.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Ir. Rahmad Ramadhan, ST, MT, serta Kurniadi Hamid, M.Pd., Kepala Sekolah SMAN 1 Sandaran.

Narasumber dalam penyuluhan ini adalah Aji Kalbu Pribadi, S.H., M.H., Asisten Intelijen Kejati Kaltim, dan Toni Yuswanto, S.H., M.H., Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) pada Asisten Intelijen.

Dalam sesi yang mengangkat tema “Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan di Sekolah dan Narkotika”, para pelajar menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan mengenai isu hukum, terutama yang berkaitan dengan kekerasan di kalangan pelajar dan bahaya narkotika.

Kasi Penkum Kejati Kaltim Toni Yuswanto menjelaskan bahwa kegiatan ini, merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kejati Kaltim, bertujuan untuk memperkenalkan hukum kepada pelajar, agar mereka lebih melek hukum dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

“Dengan memperkenalkan hukum sejak dini, kami berharap pelajar dapat memahami dan menghargai hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran,” ujar, Kamis (26/9/2024).

Kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesadaran hukum generasi muda di Kaltim.

Penulis: Andi Isnar

JAKARTA, literasikaltim.com – Dalam upaya menanggulangi paham ekstremisme dan terorisme, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTELIJEN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Kegiatan ini, merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

FGD ini, dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan terorisme.

Acara dibuka oleh Prof. Dr. Reda Manthovani, yang menggarisbawahi tema diskusi mengenai “Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengantisipasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap Ekstremisme dan Radikalisme”.

Dalam sambutannya, Reda menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dalam menghadapi ancaman yang nyata terhadap persatuan dan stabilitas bangsa.

Menurut Reda, fenomena ekstremisme dan terorisme bukan hanya mengancam keamanan fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat serta merusak tatanan sosial.

Ia menyoroti pentingnya kesadaran kolektif untuk menangkal pengaruh negatif paham-paham radikal yang dapat menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, data dari Global Terrorism Index (GTI) 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-31 sebagai negara dengan dampak terorisme rendah.

Meskipun mengalami perbaikan, Reda menekankan bahwa Indonesia masih rentan terhadap ancaman terorisme.

Oleh karena itu, FGD diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan paham-paham berbahaya tersebut.

Salah satu isu strategis yang diangkat dalam diskusi adalah kebijakan repatriasi WNI yang terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters (FTF) di Suriah.

Reda mengingatkan bahwa proses identifikasi dan verifikasi status WNI tersebut sangat penting, mengingat potensi konflik horizontal yang dapat muncul ketika mereka kembali ke masyarakat.

Ia juga menekankan perlunya pemetaan wilayah di mana mereka akan kembali, guna mengurangi risiko terorisme.

JAM-Intelijen berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah kebijakan repatriasi dengan mengawasi persebaran deportan, returnis, napi teroris, dan eks napi teroris yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang rawan.

Reda berharap bahwa FGD ini, dapat membuka wawasan dan menyamakan persepsi di kalangan insan Adhyaksa mengenai bahaya ekstremisme, sehingga langkah-langkah strategis dapat segera diambil.

Kegiatan ini juga, diharapkan menjadi sumber kajian dan penelitian untuk menangkal paham radikalisme di Indonesia.

RAN PE bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya ekstremisme serta melindungi hak warga negara untuk merasa aman dari ancaman terorisme.

Dengan mengidentifikasi hambatan dan kendala yang ada, diharapkan kolaborasi dapat terjalin demi menciptakan Indonesia yang lebih aman dan stabil.

Sebagai penutup, Reda menekankan perlunya beberapa langkah preventif oleh jajaran Intelijen untuk mengeliminasi ancaman dari kebijakan repatriasi WNI terasosiasi FTF.

Dia berharap FGD ini, menjadi sarana efektif untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dan terorisme di Indonesia.

Penulis: Andi Isnar

SAMARINDA, literasikaltim.com – Dalam upaya memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Dr. Imam Wijaya, menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Rabu (18/9/2024). 

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Imam Wijaya didampingi oleh Asdatun Kejati Kaltim Ristopo Sumedi, Asintel Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi, dan Aspidsus Haedar. 

Kunjungan KPU Kaltim dihadiri oleh Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris serta Anggota Komisioner KPU Kaltim, Suriadi dan Abdul Qayyim Rasyid.

Dr. Imam Wijaya menekankan bahwa dengan koordinasi yang baik antara Kejaksaan dan KPU adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang adil dan transparan. 

Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan hukum yang diperlukan dalam setiap tahapan pemilu, guna memastikan integritas proses pemilihan.

Diskusi yang interaktif membahas isu-isu kritis terkait persiapan pilkada, termasuk pengawasan tahapan dan penegakan hukum terkait potensi pelanggaran. 

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, menyampaikan harapannya agar kerjasama ini tidak hanya menguatkan proses pemilu, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

“Masyarakat harus merasa aman dan percaya untuk memberikan suara mereka,” ucapnya. 

“Dengan dukungan dari Kejati Kaltim, Kami berharap proses ini akan lebih transparan dan terjamin,” ungkap Fahmi.

Kunjungan ini, diharapkan membuka jalan bagi program kolaboratif, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan bagi petugas pemilu. 

Dalam waktu dekat, pihak Kejari se-Kaltim akan melakukan penandatanganan MoU dengan KPU Kaltim melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Bidang Pidana Umum (Pidum), untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar.

Dengan semangat kolaborasi, kedua lembaga berkomitmen untuk menjadikan Pilkada 2024 sebagai momen penting bagi demokrasi di Kaltim.

Penulis: Andi Isnar