SAMARINDA, literasikaltim.com — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, H. Anwar Sanusi, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas penambangan batubara ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman di Lempake, Samarinda.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Hearing DPRD Kaltim yang telah di laksanakan, menyusul hasil pemeriksaan dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, serta temuan awal yang mengindikasikan adanya aktivitas pertambangan, di wilayah yang seharusnya menjadi kawasan konservasi dan pendidikan.

“Kami sangat menyayangkan jika benar ada aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung di kawasan KHDTK,” katanya, saat di minta pihak DPRD Kaltim terkait tindakan yang telah di laksanakan, Kamis (10/7/2025).

“Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman langsung terhadap kelestarian lingkungan dan fungsi pendidikan hutan tersebut,” ujar H. Anwar Sanusi.

DLH Kaltim, menurut Anwar Sanusi, telah berkoordinasi dengan Balai Gakkum, BPKH Wilayah IV Samarinda, serta aparat penegak hukum lainnya, untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini berjalan tuntas.

Ia juga menekankan bahwa kawasan KHDTK, memiliki status strategis sebagai laboratorium alam untuk riset dan pembelajaran, sehingga harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi yang merusak.

Dalam ekspos tersebut terungkap bahwa Balai Gakkum telah melakukan serangkaian penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi dari unsur Fakultas Kehutanan Unmul, koperasi, masyarakat, hingga distributor alat berat.

Selain itu, penyitaan barang bukti berupa dokumen, video, dan peta lokasi turut memperkuat dugaan bahwa aktivitas tambang benar terjadi di dalam kawasan KHDTK.

Sejumlah saksi dari perusahaan yang diduga terlibat, seperti Mr. AN dan Mr. RK, bahkan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik.

Surat permintaan data juga telah dikirim ke Kepolisian dan instansi terkait lainnya, untuk membantu pelacakan keberadaan para pihak yang belum memenuhi panggilan.

H. Anwar Sanusi mengapresiasi langkah-langkah cepat dan terukur, yang diambil oleh Balai Gakkum dalam mengusut tuntas perkara ini.

Ia menegaskan, DLH Kaltim mendukung penuh penegakan hukum terhadap setiap bentuk perusakan lingkungan, terlebih jika terjadi di kawasan yang memiliki nilai edukatif dan konservatif tinggi.

“Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran lingkungan, apalagi yang terjadi di kawasan hutan pendidikan,” ujarnya.

“DLH Kaltim akan terus mengawal proses ini, dan berharap pelaku segera ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

DLH Kaltim juga, akan mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan kawasan KHDTK ke depan, agar kasus serupa tidak terulang.

Sinergi antara Pemerintah Daerah, akademisi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci untuk menjaga integritas kawasan-kawasan konservasi, di Kalimantan Timur dari ancaman eksploitasi ilegal.

Kasus ini dipastikan akan menjadi perhatian publik luas, mengingat pentingnya peran KHDTK sebagai benteng terakhir pelestarian hutan di kawasan perkotaan Samarinda, serta sebagai ruang pendidikan lapangan bagi mahasiswa kehutanan dan masyarakat.

Penulis: Andi Isnar

SAMARINDA, literasikaltim.com – Kawasan Pendidikan Hutan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas perusakan yang diduga dilakukan oleh oknum penambang ilegal.

Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan pendidikan dan penelitian yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa, khususnya dari program studi Kehutanan.

Nhazaruddin, Koordinator Lapangan Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kalimantan Timur (Kaltim), dengan tegas mengutuk tindakan tersebut.

Ia menyatakan, kerusakan hutan yang terjadi merupakan ancaman langsung bagi kualitas pendidikan di Unmul, yang sering memanfaatkan kawasan hutan tersebut sebagai tempat penelitian dan praktik lapangan.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Kawasan hutan ini penting untuk pendidikan dan penelitian Mahasiswa,” ucapnya saat di hubungi media ini melalui WhatsApp, Minggu (6/4/2025).

“Dan kerusakan yang terjadi, bisa menghambat kegiatan akademik yang kami jalankan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti longsor yang terjadi di sekitar area hutan setelah aktivitas penambangan dimulai.

Kerusakan ini, menurut Nhazaruddin, semakin memperburuk kondisi lingkungan yang sudah rentan, apalagi kawasan tersebut merupakan satu-satunya hutan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan Unmul di Samarinda.

FAM Kaltim mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penambangan ilegal ini.

“Kami mendesak agar aparat penegak hukum segera bertindak, menangkap pelaku, dan menghentikan praktik pertambangan ilegal ini,” kata Nhazaruddin.

“Kegiatan tersebut, jelas melanggar aturan yang ada dan merusak ekosistem yang harus dilindungi,” tegasnya.

Upaya untuk menghentikan aktivitas ilegal ini sudah dilakukan oleh pihak pengelola Kawasan Hutan Unmul (Fahutan Unmul), yang telah melaporkan kejadian ini ke Gakkum.

Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang memadai.

“Kami sudah melaporkan masalah ini, namun belum ada respon yang signifikan dari pihak terkait. Ini menjadi perhatian serius bagi kami karena kawasan hutan ini sangat vital,” ungkap perwakilan Fahutan Unmul.

Sebagai langkah lanjutan, Fahutan Unmul berencana untuk mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait pada tanggal 7 April 2024, yang melibatkan pihak Dekan Fakultas Kehutanan.

Harapannya, surat tersebut bisa mendesak pemerintah dan aparat berwenang untuk segera turun tangan dalam menangani kasus ini.

Sementara itu, FAM Kaltim mengingatkan agar tindakan tegas segera diambil sebelum kerusakan lingkungan di kawasan hutan Unmul semakin parah.

Mereka menekankan pentingnya melindungi kawasan hutan ini, yang tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang tinggi.

“Dan, Kami juga menunggu langkah kongkrit Gubernur Kaltim, terkait pemberantasan pertambangan ilegal,” pungkas Nhazaruddin.

Penulis : Andi Isnar

Gerakan Baru untuk Lingkungan: DPW KOMNAS PPLH Kaltim Resmi Beroperasi.

SAMARINDA, literasikaltim.com – Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (KOMNAS PPLH) Provinsi Mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan Provinsi di Hotel Royal Park Jalan Sentosa Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Sabtu (22/2/2025).

Kegiatan ini di hadiri seluruh pengurus DPW KOMNAS PPLH Provinsi Kaltim, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KOMNAS PPLH Drs. RE.Odi Junaedi SR, M.Si bersama Sekretaris Jendral DPP KOMNAS PPLH Aji Tarmuji, S.T.,S.H, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dan perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Serta di Hadiri Danyonif 611/Awanglong, Muspida, perwakilan Organisasi Masyarakat di wilayah Kaltim serta para undangan lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, di lanjutkan lagi Mars KOMNAS PPLH.

Dalam sambutannya Ketua Umum DPP Komnas PPLH Drs. RE.Odi Junaedi SR, M.Si menerangkan bahwa dengan resminya di Lantik pengurus DPW KOMNAS PPLH Provinsi Kaltim ini, di harapkan bisa menjalankan visi dan misi sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT).

“Dan segera melakukan kemitraan dengan dinas terkait terutama DLH Provinsi Kaltim,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa wilayah di Kaltim ini sudah mulai kritis hutan, yang mana hutan ini perlu di jaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

“Hutan merupakan ekosistem alami yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan,” imbuhnya.

Ketua Umum DPP KOMNAS PPLH menyebutkan bahwa KOMNAS PPLH di Indonesia sudah terbentuk di 33 Provinsi, dengan bertujuan agar keseimbangan alam tetap terjaga.

“Di Kaltim telah terbentuk sejak tahun 2023 silam, dan ini pergantian Ketua DPW KOMNAS PPLH Provinsi Kaltim yang baru,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekjend DPP Komnas PPLH Aji Tarmuji, S.T.,S.H menambahkan bahwa dengan kehadiran DPW KOMNAS PPLH Provinsi Kaltim ini diharapkan juga bisa turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menangani, menjaga serta melestarikan lingkungan hidup.

“Semoga dengan telah di resmikan nya DPW PPLH Provinsi Kaltim ini, dapat menjalankan program kerja sesuai visi dan misi yang tertera dalam ADRT,” ucapnya.

Sementara itu, Chamidin, S.Hut,. M.Si.
Kabid Bidang Tata Lingkungan DLH Provinsi Kaltim mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik atas kehadiran KOMNAS PPLH Provinsi Kaltim dan di harapkan bisa bersinergi untuk menjalankan program dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

“Mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam hal dari DLH Provinsi Kaltim, sangat berbangga kehadiran Komnas PPLH khususnya di wilayah Provinsi Kaltim, dan Kami inginkan adanya kolaborasi dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di Kaltim,” ucap Chamidin dalam sambutannya dihadapan Ketua Umum dan Sekjen DPP KOMNAS PPLH serta tamu undangan lainnya.

“Provinsi Kaltim terbagi 10 Kabupaten Kota dengan terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km², terletak antara 113°44′ dan 119°00′ Bujur Timur, dan antara 2°33′ Lintang Utara dan 2°25′ Lintang Selatan, Kita bersama bersinergi dalam hal memperhatikan lingkungan hidup di Kaltim,” katanya.

Menurutnya setiap pembangunan di wilayah Kaltim pasti ada dampaknya, tugas kita bersama, mari kita kelola dengan baik agar bisa menimalisir dampak tersebut.

“Kami mengharapkan bisa mendorong masyarakat bisa memahami tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar,” ujarnya.

Arman Iskandar Dinata, S.Hut., M.Ling selaku Pelaksana Penyuluh Lingkungan Hidup di DLH Provinsi Kaltim menambahkan bahwa masalah lingkungan tidak hanya masalah pemerintah tetapi juga masyarakat harus terlibat juga.

“Lingkungan itu besar, dan harus inovasi terus dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,” sambungnya.

“Kami telah melakukan upaya memberikan informasi dalam bentuk penyuluhan ke masyarakat langsung, namun luasnya wilayah di Kaltim, dan dengan kehadiran DPW KOMNAS PPLH di Kaltim, tentunya bisa terbantukan,” kata Arman.

Usai kegiatan pelantikan, Ketua DPW KOMNAS PPLH Provinsi Kaltim Hude’iva mengatakan bahwa Kami hadir untuk turut serta dalam membangun Kaltim, terutama dalam permasalahan lingkungan hidup.

“Untuk langkah awal Kami, segera melakukan audiensi dengan Kepala DLH Provinsi Kaltim, guna memaparkan program kerja Kami sebagai mitra Pemerintah,” ungkapnya.

“Kemudian, dengan adanya kesepakatan bersama, maka Kamis melaksanakan sesuai dengan tupoksi yang sudah tertera dalam visi dan misi KOMNAS PPLH,” pungkasnya.

Berikut visi dan misi KOMNAS PPLH :

VISI:

Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, menjadi lembaga yang handal mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional bidang lingkungan hidup.

MISI:

1. Mengendalikan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha kehutanan, agrikultur, industri, pariwisata, niaga, pemukiman, dan pertambangan.

2. Mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan, nihilisasi produksi sampah (zero waste), serta mengurangi emisi karbon dan gas-gas berefek rumah kaca, sehingga terciptanya lingkungan hidup yang hijau (green environment) yang dapat dinikmati oleh generasi penerus Bangsa Indonesia dan dunia.

3. Meningkatkan daya saing teknologi pengolahan limbah industri dan pertambangan berbasis kearifan lokal dengan kualitas global melalui inovasi, kreatifitas, dan efisiensi.

4. Membangun hubungan kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga, perguruan tinggi, pakar, pemerhati lingkungan di tingkat nasional maupun internasional di bidang pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Menyiapkan regenerasi sumber daya manusia yang unggul dalam mengendalikan dan memanfaatkan lingkungan hidup.

Penulis : Andi Isnar