SAMARINDA, literasikaltim.com – Sudirman, merupakan seorang dosen yang mengajar di lima perguruan tinggi sekaligus Ketua Yayasan SMK Medika, memberikan pandangannya terkait Program Pendidikan Gratis yang digagas oleh Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Menurut Sudirman, program tersebut bukanlah sebuah hal yang mustahil untuk diwujudkan, asalkan dilakukan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan melibatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan di Kaltim melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Saat ditemui di SMK Medika Samarinda pada Jumat (8/11/2024), Sudirman mengungkapkan bahwa dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, biaya pendidikan gratis dapat tercapai, terutama jika pengelolaan sektor pendidikan tinggi diperbaiki.
Ia mencontohkan, dari total anggaran pendidikan Kaltim yang mencapai sekitar Rp 4 triliun, sebesar Rp 2,4 triliun di antaranya bisa digunakan untuk menanggung biaya SPP, dan masih ada sisa anggaran untuk mendukung berbagai aspek pendidikan lainnya.
“Jika anggaran yang ada dikelola dengan baik, pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil,” ucapnya.
“Misalnya, dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan, kita bisa menutupi biaya SPP siswa, dan tetap ada dana untuk keperluan pendidikan lainnya,” terang Sudirman.
Sudirman juga menyoroti kontribusi besar yang diberikan oleh sekolah-sekolah swasta, terutama SMK, dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.
Namun, ia menekankan bahwa tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dan fasilitas yang cukup, kualitas pendidikan di sekolah swasta akan terbatas.
“SMK swasta banyak tersebar di Kaltim, dan kontribusinya sangat besar dalam mencetak SDM yang berkualitas,” kata Sudirman.
“Namun, tanpa bantuan pemerintah dan sarana yang memadai, sulit bagi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka,” tambahnya.
Selain mengandalkan anggaran APBD, Sudirman juga mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk mendukung pendidikan.
Ia percaya bahwa Gubernur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan dunia usaha agar dana CSR dapat disalurkan dengan tepat sasaran, khususnya di sektor pendidikan.
Terkait dengan program beasiswa, Sudirman yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Ia berharap dengan adanya Program Pendidikan Gratis, lebih banyak anak Kaltim yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjutnya.
“Tanpa pendidikan yang berkualitas, sulit bagi suatu daerah atau bangsa untuk maju,” tegas Sudirman, yang secara pribadi mendukung penuh rencana pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji untuk mewujudkan pendidikan gratis di Kaltim.
Dengan pandangan ini, Sudirman berharap bahwa visi pendidikan yang inklusif dan merata akan membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Kaltim, untuk mengakses pendidikan tinggi dan berkontribusi pada pembangunan daerah. (*/RDK)
