SAMARINDA, literasikaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menjadi sorotan publik di tengah gelombang kritik yang terus menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Setelah polemik pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah yang belum sepenuhnya mereda, kini muncul rencana renovasi Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, dengan anggaran fantastis mencapai 25 miliar rupiah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas kebijakan Pemerintah Daerah, di tengah kondisi yang menuntut efisiensi dan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya, secara tegas menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan ketidaksensitifan terhadap realitas sosial, yang sedang dihadapi masyarakat.
Di saat berbagai sektor strategis mengalami keterbatasan anggaran, alokasi dana besar untuk renovasi rumah jabatan dinilai tidak relevan, dan jauh dari prinsip keadilan sosial.
“Kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah kebutuhan yang begitu mendesak, justru fasilitas elite yang diprioritaskan,” ujarnya, melalui keterangan tertulis ke media ini, Sabtu (11/4/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kebijakan publik seharusnya berlandaskan pada nilai kemaslahatan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak.
Menurutnya, logika sederhana pun mampu menilai bahwa langkah tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.
Ketika banyak kebutuhan dasar belum terpenuhi secara merata, kebijakan yang bersifat elitis justru memperlebar jarak antara Pemerintah dan rakyatnya.
Himawan juga menegaskan bahwa masih banyak persoalan mendasar di Kalimantan Timur yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
Mulai dari belum meratanya program pendidikan, ketimpangan akses layanan kesehatan, hingga kondisi infrastruktur jalan di berbagai daerah yang masih jauh dari kata layak.
Ia menilai, kegagalan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, justru menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan justru memperindah simbol kekuasaan,” tutupnya.
REDAKSI.
