SANGATTA, literasikaltim.com – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, dinamika di tubuh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menyampaikan kritik keras terhadap lambannya proses pengadaan barang dan jasa, yang hingga pertengahan November belum juga rampung.
Politisi Partai NasDem itu menilai keterlambatan tersebut, berpotensi menghambat realisasi anggaran daerah, serta berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Menurutnya, Pemerintah Daerah seharusnya sudah mengantisipasi sejak jauh hari agar siklus anggaran berjalan efisien dan tepat waktu.
“Yang jelas Kita sudah lama ingatkan, dan hari ini terbukti bahwa pembangunan apapun dan dimanapun hanya dilaksanakan kurang dari dua bulan,” tegas Prayunita dalam keterangannya baru-baru ini.
Ia menilai bahwa pola kerja Pemerintah Daerah, masih jauh dari prinsip efisiensi dan pemerataan pembangunan.
Dengan sisa waktu yang semakin sempit, ia khawatir berbagai program prioritas justru tidak dapat terlaksana secara maksimal.
“Maksud saya, utamakan realisasi anggaran supaya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur itu terpenuhi. Bukan justru melahirkan masalah yang diciptakan sendiri,” lanjutnya.
Prayunita menegaskan, percepatan pengadaan barang dan jasa bukan hanya urusan administrasi belaka, melainkan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program pembangunan daerah.
Ia mencontohkan, banyak kegiatan strategis seperti peningkatan infrastruktur dasar, bantuan sosial, dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan warga, justru terhambat karena proses administrasi tak kunjung tuntas.
Menurutnya, ketidaksiapan Pemerintah dalam mengeksekusi program anggaran hingga penghujung tahun menunjukkan lemahnya koordinasi antara perangkat daerah.
Padahal, DPRD telah berulang kali mengingatkan pentingnya perencanaan matang dan jadwal pelaksanaan yang konsisten sejak awal tahun.
“Kalau pelaksanaan kegiatan baru dilakukan di akhir tahun, bukan hanya kualitasnya yang dipertaruhkan, tapi juga ada risiko anggaran tidak terserap optimal,” tegasnya lagi.
Dengan kondisi ini, Prayunita meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan tepat.
Ia menekankan agar seluruh perangkat kerja daerah bersikap lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperbaiki pola manajemen waktu dan perencanaan, agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Ini bukan soal serapan semata, tapi soal tanggung jawab Pemerintah, untuk memastikan masyarakat Kutim merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
