Polemik Aksi Mahasiswa Mahulu di Samarinda Berujung Pencemaran Nama Baik, KBMKMU Tegaskan Komitmen Kemanusiaan dan Klarifikasi Tuduhan.

Viktor Yuan: Mahasiswa Utamakan Etika Komunikasi dan Prosedur Resmi dalam Menyampaikan Aspirasi.

SAMARINDA, literasikaltim.com — Aksi penggalangan dana oleh Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Mahakam Ulu (KBMKMU) untuk korban kebakaran di Kampung Long Hubung sempat menimbulkan polemik setelah disebut sebagai kegiatan “meminta-minta” oleh salah satu akun media sosial.

Namun, polemik itu kini mereda setelah sejumlah klarifikasi dan pertemuan penting dilakukan oleh jajaran KBMKMU dan Pemerintah Kota Samarinda.

Ketua Umum KBMKMU, Melia Bulan, menegaskan bahwa aksi galang dana yang dilakukan pihaknya di beberapa titik di Kota Samarinda, termasuk lampu merah, murni dilandasi semangat kemanusiaan.

Namun, sempat terjadi insiden penghentian aksi oleh Kepala Satpol PP Kota Samarinda, dengan alasan keselamatan pengguna jalan.

“Kami bisa memahami alasan keamanan, tapi yang sangat Kami sayangkan adalah narasi keliru di media sosial yang menyebut Kami sedang meminta-minta, dan itu sangat mencederai semangat solidaritas,” ujar Melia saat di wawancarai awak media, Rabu (23/7/2025) malam.

Kondisi tersebut memicu reaksi sejumlah mahasiswa lain, yang tergabung dalam aliansi dan kemudian menggelar aksi unjuk rasa, tanpa koordinasi langsung dengan KBMKMU.

Bahkan, Melia menyebut tuduhan serius seperti “masuk angin”, “disuap”, hingga “menjual perjuangan” diarahkan kepada lembaganya secara sepihak.

“Kami tidak pernah mengeluarkan surat aksi, dan aksi tersebut bukan keputusan resmi KBMKMU,” ucapnya.

“Tuduhan kepada Kami sangat serius dan tidak berdasar, dan jika ini terus berlanjut, kami pertimbangkan menempuh jalur hukum,” tegas Melia.

Ia juga menekankan bahwa KBMKMU lebih memilih jalur dialog, untuk menyelesaikan konflik dan sempat menawarkan audiensi ulang.

Namun, menurutnya, inisiatif itu tidak direspons dengan baik oleh pihak-pihak yang memilih langsung turun ke jalan.

“Saya sudah mengingatkan mereka, malah mereka semakin menyudutkan Saya, bahwa KBMKMU mengkhianati mereka,” ungkapnya.

Melia kembali menegaskan kepada para mahasiswa yang beda aliansi mahasiswa tersebut, agar jangan menggunakan aksi demo, dan mengarahkan melalui jalur pertemuan dan diskusi secara langsung, agar tidak terjadi miskomunikasi.

“Namun mereka tetap kekeh, dan tidak mengindahkan informasi yang Saya berikan, serta menuduh bahwa Kami telah yang tidak-tidak, bahkan tuduhan mereka , telah di mainkan di beberapa akun Medsos, dan ini jelas merugikan Kami, karena tanpa dasar dan bukti nyata, atas tuduhan mereka mereka itu, terutama yang telah di tayangkan di medsos,” sambungnya.

Hingga sekarang pun masih ada bahasa tuduhan tersebut, untuk itu Kami terpaksa meminta nasehat dari Pembina dan Penasehat Aliansi Kami ini.

Sementara itu, Viktor Yuan, selaku Pembina KBMKMU dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, mengimbau agar mahasiswa tetap mengedepankan etika komunikasi dan prosedur resmi dalam menyampaikan aspirasi.

Ia juga, sangat menyayangkan atas tuduhan yang tidak mendasar itu, dan menyatakan telah menjembatani komunikasi dengan Wali Kota Samarinda.

“Demo itu pilihan terakhir, dan Alhamdulillah, Pak Wali Kota bersedia berdiskusi langsung dengan adik-adik mahasiswa Mahulu,” jelas Viktor.

Viktor mengingatkan bahwa, dinamika seperti ini harus disikapi dengan bijak, dan tidak dijadikan alat untuk mendiskreditkan mahasiswa Mahulu.

Ia meminta semua pihak berhenti menyebarkan isu tak berdasar, dan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga mahasiswa.

“Saya minta jangan ada lagi yang menyudutkan adik-adik mahasiswa secara psikis maupun mental, dan ini menyangkut masa depan mereka dan marwah daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, Penasehat KBMKMU Hendrik Tandoh menjelaskan bahwa upaya menyelesaikan polemik telah dilakukan melalui jalur koordinasi, yang akhirnya berhasil menghadirkan pertemuan langsung antara mahasiswa dan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun.

“Komunikasi Kami lakukan bahkan sejak malam setelah aksi, Pak Wali langsung merespons dan pertemuan difasilitasi resmi keesokan paginya,” ujar Hendrik.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan, di mana klarifikasi disampaikan langsung oleh kedua belah pihak, dan dituangkan dalam bentuk dokumentasi bersama.

Isu penyitaan alat peraga aksi pun ditepis, dengan penegasan bahwa pengalihan lokasi dilakukan demi kelancaran lalu lintas, bukan sebagai bentuk pembubaran.

“Ini semua murni karena miskomunikasi. Pak Wali sangat terbuka, tidak ada penyitaan alat, dan semua spanduk dibawa pulang,” ungkap Hendrik.

“Bahkan Pak Wali Kota Samarinda juga menegaskan, bahwa medsos tersebut bukan akun resmi dari Pemkot Samarinda, jadi kejar mereka yang sudah buat provokasi ganda atas kejadian tersebut,” katanya menirukan ucapan Wali Kota Samarinda H. Andi Harun, saat pertemuan mereka belum lama ini.

Ia juga menyoroti pentingnya izin dalam kegiatan publik sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2025, dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar semua pihak ke depan lebih berhati-hati, dalam menyikapi isu di ruang publik, terutama yang berasal dari media sosial.

“Mari Kita buka ruang dialog. KBMKMU tetap hadir sebagai jembatan komunikasi antara generasi muda dan pemerintah, dan Kita hindari saling serang yang bisa memecah belah,” tutupnya.

Dengan klarifikasi ini, KBMKMU berharap fokus seluruh pihak kembali ke tujuan utama dari aksi tersebut: Membantu korban bencana di Mahakam Ulu, bukan terjebak dalam perpecahan internal antar sesama mahasiswa.

Penulis: Andi Isnar