SAMARINDA, literasikaltim.com — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) terus memantapkan kesiapan institusional dalam mendukung pembangunan dan pengamanan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bertempat di Aula Wiratama Lantai 2 Polresta Samarinda, Focus Group Discussion (FGD) digelar untuk membahas secara mendalam Konsepsi Polres Kota Kawasan IKN, serta penataan wilayah hukum kepolisian di kawasan strategis nasional tersebut, Selasa (22/7/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 11.10 WITA itu menghadirkan jajaran pejabat dari instansi internal dan eksternal Polri, sebagai bentuk koordinasi lintas sektoral yang penting, dalam menyusun arah kebijakan kepolisian di wilayah yang akan menjadi pusat Pemerintahan masa depan Indonesia.
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., dalam paparannya menekankan bahwa pembentukan Polres Kota Kawasan IKN merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab kompleksitas tantangan keamanan yang muncul seiring percepatan pembangunan IKN hingga tahun 2045.
“Polri harus menjadi bagian integral dari pembangunan IKN, dan Polres Kota Kawasan IKN akan menjadi ujung tombak pengamanan dan pelayanan di kawasan inti Pemerintahan masa depan, yang tentu memiliki dinamika sosial dan geografis yang sangat berbeda dari wilayah lain,” jelas Kapolda Kaltim.
Menurutnya, struktur kelembagaan Polri di IKN harus adaptif terhadap visi smart city dan prinsip berkelanjutan sebagaimana diusung oleh Otorita IKN.
Oleh karena itu, sistem pengamanan di kawasan ini dituntut mengadopsi teknologi mutakhir seperti smart surveillance, big data policing, dan peningkatan kehadiran personel di titik-titik strategis dan rawan gangguan keamanan.
FGD juga membahas penguatan Polsek-Polsek penyangga di sekitar kawasan IKN, sebagai bagian dari strategi early warning system dan respon cepat terhadap potensi ancaman.
Infrastruktur pendukung seperti pusat komando berbasis digital, sistem komunikasi terpadu, serta sarana mobilitas personel juga masuk dalam agenda pembahasan.
“Kami tidak bisa mengandalkan pendekatan konvensional, dan IKN membutuhkan sistem pengamanan yang presisi, modern, dan efisien dari sisi perangkat lunak maupun kerasnya,” imbuh Kapolda.
Selain membahas struktur organisasi, FGD ini juga menjadi ruang koordinasi awal untuk menyelaraskan rencana pembangunan Markas Komando (Mako), sistem patroli terpadu, hingga penyusunan regulasi pendukung untuk mendukung eksistensi Polresta Kawasan IKN secara hukum dan administratif.
Polda Kaltim memastikan akan terus berkoordinasi dengan Otorita IKN, Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah untuk memastikan peran Polri hadir secara optimal, profesional, dan presisi dalam mendukung terciptanya IKN yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Kegiatan FGD ini menjadi langkah awal konkret dalam mempersiapkan desain kelembagaan kepolisian yang ideal dan relevan bagi IKN, sebagai wajah baru Indonesia di masa depan.
Penulis: Andi Isnar
Sumber Data: Humas Polresta Samarinda
