SAMARINDA, literasikaltim.com – Desakan terhadap Pertamina Patra Niaga Kalimantan semakin menguat, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FISIP Universitas Mulawarman melontarkan ultimatum tegas, terkait belum direalisasikannya janji layanan bengkel gratis, yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kalimantan Timur pada 9 April 2025 lalu.
Ketua PMII Rayon FISIP Unmul, Ali Sya’ban M., menilai bahwa keterlambatan pelaksanaan hasil RDP merupakan bentuk kelalaian pihak Pertamina dalam merespons persoalan publik.
Menurutnya, program perbaikan kendaraan secara cuma-cuma tersebut, seharusnya segera diterapkan mengingat dampaknya yang telah dirasakan oleh masyarakat.
“Pertamina jangan hanya sebatas menyusun rencana di atas meja,” ucapnya melalui pesan WhatsApp ke media literasikaltim.com, Selasa (15/4/2025).
“Kami ingin melihat bukti nyata di lapangan, dan jika tak kunjung ada tindakan, Kami siap hadir kembali, dengan kekuatan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa sebelumnya telah digelar oleh PMII Cabang Samarinda pada 8 April 2025, di depan Terminal BBM Pertamina Samarinda.
Demonstrasi itu, merupakan bentuk penolakan terhadap lemahnya pengawasan kualitas BBM, yang disinyalir menjadi penyebab kerusakan kendaraan bermotor milik warga.
Ali yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan menyebutkan bahwa, pihaknya telah membuka ruang dialog dan menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Namun, belum terlihat upaya konkret dari perusahaan pelat merah tersebut, dalam menanggapi keluhan masyarakat.
“Kami tidak anti terhadap dialog, tapi jika ruang diplomasi tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, maka aksi lanjutan menjadi keniscayaan,” lanjutnya.
Ali menegaskan bahwa PMII akan terus berperan aktif dalam mengawal isu ini, hingga Pertamina benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya.
Ia menyebut bahwa perkara ini bukan hanya menyangkut pelayanan publik, melainkan menyentuh integritas serta keberpihakan perusahaan terhadap hak-hak konsumen.
“Kerugian yang dialami masyarakat bukan sekadar angka, ini menyangkut rasa keadilan,” kata Ali.
“Dan Kami tidak akan membiarkan suara rakyat diabaikan begitu saja, Pertamina harus bertindak, bukan membungkam,” tandasnya.
Penulis: Andi Isnar
