KUTIM, literasikaltim.com — Persoalan pelayanan kesehatan kembali menjadi sorotan di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dan minimnya tenaga dokter dan terbatasnya ketersediaan obat-obatan di Puskesmas Muara Ancalong disebut menjadi kendala utama, yang hingga kini belum menemukan solusi permanen.
Kondisi tersebut, bahkan dirasakan pula oleh RSUD Muara Bengkal yang selama ini menjadi rujukan bagi warga di wilayah pedalaman.
Camat Muara Ancalong, Harun Al Rasyid, mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter spesialis, berada pada titik yang memprihatinkan.
Puskesmas setempat harus bekerja dengan sumber daya terbatas, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan cukup besar.
“Tenaga kesehatan khususnya dokter itu masih kurang. Kondisi ini juga dialami RSUD Muara Bengkal. Jadi bukan hanya satu fasilitas saja yang kekurangan,” ujar Harun melalui telepo selularnya, Minggu (23/11/2025).
Selain kekurangan dokter, Harun juga menyoroti masalah ketersediaan obat-obatan. Obat yang tersedia umumnya obat generik dasar, sementara obat paten atau obat yang diperlukan untuk penanganan penyakit tertentu sangat terbatas.
Kondisi ini membuat pasien terpaksa membeli obat sendiri di luar fasilitas kesehatan, atau menempuh rujukan ke kota lain.
“Obat-obatannya sering kali masih yang standar. Keterbatasan stok membuat Puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan optimal kepada warga,” jelasnya.
Menurut Harun, faktor geografis serta terbatasnya peluang dokter untuk praktik di beberapa tempat menjadi alasan sulitnya menarik minat dokter untuk bertugas di Muara Ancalong maupun Muara Bengkal.
Berbeda dengan Sangatta yang memiliki banyak rumah sakit dan klinik, dokter di wilayah pedalaman harus bekerja di satu fasilitas saja sehingga penghasilannya lebih kecil.
“Di Sangatta dokter bisa praktik di beberapa tempat. Sementara di Muara Ancalong fasilitasnya terbatas, sehingga peluang untuk menambah penghasilan juga tidak ada. Ini yang membuat dokter kurang tertarik bertugas di sini,” jelasnya.
Harun menegaskan bahwa Dinas Kesehatan sebenarnya telah melakukan upaya untuk menambah tenaga medis, namun realisasinya belum menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia menilai diperlukan kebijakan afirmatif berupa insentif khusus atau skema penghasilan tambahan agar tenaga medis mau ditempatkan di wilayah terpencil.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang terbatas berdampak langsung pada masyarakat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan cepat.
Mereka terpaksa menempuh perjalanan panjang ke Sangatta, Balikpapan, atau Samarinda. Kondisi jalan, jarak tempuh, serta minimnya transportasi membuat biaya pengobatan semakin berat.
Program kunjungan dokter seperti Dokter Share dinilai membantu, namun sifatnya temporer dan tidak cukup menyelesaikan persoalan inti.
“Kita butuh solusi permanen. Pemerintah daerah harus memberi perhatian serius agar masyarakat kami mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, kapan pun dibutuhkan,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
