SANGATTA, literasikaltim.com — Minimnya akses internet menjadi hambatan utama pelaksanaan pendidikan digital bagi, ratusan sekolah di Kutai Timur (Kutim).
Kondisi tersebut disampaikan Diskominfo Staper dalam agenda peluncuran Program SIKAT, sekaligus menegaskan kembali besarnya dampak yang selama ini dialami sekolah akibat jaringan internet yang tidak tersedia atau tidak stabil.
Dalam paparannya, Diskominfo menyoroti tiga dampak terbesar:
1. Administrasi digital terganggu, termasuk pengisian Dapodik, laporan berkala, dan penggunaan sistem elektronik pendidikan.
2. Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sering gagal atau tertunda akibat kurangnya koneksi internet yang memadai.
3. Guru dan siswa kesulitan mengakses sumber belajar digital, padahal kurikulum saat ini membutuhkan materi online sebagai bagian integral pembelajaran.
Kabid Infrastruktur TIK, Sulisman, menjelaskan bahwa kebutuhan internet di sekolah tidak lagi bisa ditawar.
“Pembelajaran digital bukan tren, tetapi standar nasional. Jika sekolah tidak memiliki internet, mereka tertinggal dalam banyak aspek penting,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa, beberapa sekolah bahkan harus membawa laptop ke kantor Kecamatan atau warung internet terdekat, demi menyelesaikan administrasi.
Dalam kasus lain, guru merogoh kocek pribadi untuk membeli kuota internet demi mengakses materi pembelajaran yang dibutuhkan siswa.
Sebagian besar sekolah juga mengaku, tidak dapat menjalankan ANBK secara mandiri.
Banyak di antaranya terpaksa meminjam fasilitas sekolah lain, yang pada akhirnya mengganggu jadwal belajar reguler.
Kondisi ini, dinilai semakin menghambat upaya percepatan transformasi digital pendidikan yang tengah digalakkan Pemerintah Daerah.
Diskominfo menyebut bahwa tanpa koneksi yang stabil, berbagai program digitalisasi sekolah tidak akan berjalan optimal.
“Kami melihat urgensi yang sangat besar, untuk menutup kesenjangan digital ini, karena dampaknya langsung pada mutu belajar siswa,” tutupnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
