Herdi: Sebut Ada Manuver Kelompok untuk Kuasai Arah Pemberitaan Demi Kepentingan Sempit.
SAMARINDA, literasikaltim.com — Di tengah eskalasi ketegangan antara insan pers dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengundang sejumlah pimpinan redaksi dan perwakilan asosiasi media untuk menghadiri pertemuan bertajuk “Silaturahmi dan Ngopi Bareng” di Rumah Jabatan Gubernur (Lamin Etam), usai viral nya Asisten Pribadi (Aspri) berinisial “S”, Sabtu malam (26/7/2025).
Pertemuan yang digelar secara terbatas dan hanya disebarkan melalui grup WhatsApp itu, berlangsung dua hari menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Serikat Insan Pers Kalimantan Timur (SIP Kaltim) di halaman Kantor Gubernur, Senin (28/7/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu krusial, termasuk dugaan intimidasi terhadap jurnalis dan ancaman terhadap keberlangsungan kerja sama media lokal.
Ketua Asosiasi Jaringan Informasi Publik (AJIP) Kaltim, Herdiansyah, menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak lepas dari upaya Pemprov Kaltim, untuk menenangkan situasi.
Ia mempertanyakan motif sebenarnya di balik acara yang berlangsung itu.
“Apakah ini bentuk untuk meredam aksi dari Serikat Insan Pers itu pada Senin besok?” ujar Herdiansyah kepada awak media.
Herdi, sapaan akrabnya, juga menyayangkan eksklusivitas undangan yang hanya menyasar media-media tertentu.
Menurutnya, pendekatan seperti itu justru memperlihatkan adanya manuver kelompok tertentu, yang ingin mengendalikan narasi publik demi kepentingan sempit.
“Keributan ini sengaja dibuat oleh kelompok tertentu agar kepentingan mereka tercapai, dan sekarang, setelah dapat yang diinginkan, mereka mulai cuci tangan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa, aksi unjuk rasa tetap akan digelar sebagaimana rencana semula.
Aksi itu, kata dia, tidak sekadar menyuarakan protes, tetapi juga sebagai penegasan posisi pers dalam menjaga kemerdekaan, dan integritas profesi di tengah tekanan.
Sementara itu, sejumlah jurnalis dari berbagai latar belakang organisasi menyuarakan kritik, atas pendekatan yang diambil Pemprov.
Mereka menilai langkah menggelar pertemuan tertutup, tanpa melibatkan unsur jurnalis secara luas justru mengaburkan substansi masalah yang tengah terjadi.
“Langkah ini bisa dilihat sebagai pendekatan politis yang justru memperburuk persepsi publik, terhadap komitmen Pemerintah terhadap kebebasan pers, yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi,” tutur Herdiansyah.
Rencana aksi SIP Kaltim pada Senin diprediksi akan diikuti oleh ratusan jurnalis dari berbagai media lokal dan organisasi pers.
Mereka akan mengusung sejumlah tuntutan, termasuk perlindungan terhadap profesi jurnalis, transparansi anggaran media, serta penolakan terhadap segala bentuk intimidasi dan diskriminasi, dalam relasi kerja sama dengan pemerintah.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemprov Kaltim mengenai hasil pertemuan Sabtu malam, dan sikap mereka terhadap rencana aksi yang akan digelar dua hari setelahnya.
REDAKSI
