Fitroh: “Jangan Takut KPK, Asal Jangan Korup!”
JAKARTA, literasikaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti tingginya angka tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah daerah. Berdasarkan data penindakan yang dimiliki KPK, 51 persen perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemda, baik pada level eksekutif maupun legislatif.
Kondisi ini disebut, sebagai tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat memberikan penguatan materi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025, bertema “Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” di Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
“51 persen perkara korupsi yang kami tangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” tegas Fitroh di hadapan 25 bupati dan wali kota peserta program.
Tingginya Biaya Politik Disebut Jadi Akar Masalah.
Fitroh menjelaskan, dari 1.666 perkara yang telah ditangani KPK hingga saat ini, 854 kasus melibatkan pejabat daerah.
Ia menilai tingginya biaya politik dalam pemilihan Kepala Daerah, turut menjadi salah satu pemicu utama.
“Para kandidat sering masuk dalam lingkaran pemodal saat maju Pilkad, dan ada kontrak tidak tertulis yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Dari sinilah praktik korupsi banyak bermula,” jelasnya.
Menurut Fitroh, meskipun korupsi kerap dibungkus alasan kebutuhan politik, tradisi, atau tekanan lingkungan, tindak pidana korupsi tetap berawal dari niat jahat yang dibiarkan berkembang.
Penguatan Sistem dan Moralitas Jadi Kunci Pencegahan.
Dalam paparannya, Fitroh menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus dimulai dari kesadaran moral pemimpin dan perbaikan sistem tata kelola.
Ia mengajak kepala daerah memperkuat pengawasan internal, transparansi anggaran, serta penerapan teknologi digital seperti e-procurement, e-planning, dan e-audit, untuk menutup peluang penyimpangan.
“Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan, dan kebijaksanaan hanya bisa dicapai jika pemimpin memiliki integritas,” ujarnya.
Prinsip Kepemimpinan: ‘GATOTKACA MESRA’ dan Nilai ‘IDOLA’.
Fitroh mengingatkan para peserta agar menjadi pemimpin yang melayani, luwes, dan dekat dengan masyarakat, bukan pemimpin yang kaku atau elitis. Ia memperkenalkan prinsip kepemimpinan bertajuk “GATOTKACA MESRA”, yaitu:
- Gerak cepat
- Totalitas
- Kreatif
- Adaptif
- Cerdas
- Amanah
- Melayani
- Empati
- Sepenuh hati
- Ramah
- Antusias
“Layani masyarakat dengan empati. Jangan sombong. Jangan terjebak formalitas. Dan jangan takut ditangkap KPK, asal jangan main kotor,” tegasnya disambut tawa ringan peserta.
Sebagai fondasi etik, ia juga memperkenalkan piramida nilai “IDOLA”
Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyal, dan Adil.
“Jika pemimpin memiliki IDOLA, maka tujuan bernegara yang adil dan makmur bukan hanya harapan, tetapi bisa diwujudkan,” pungkas Fitroh.
Penulis: Andi Isnar
Sumber: Humas KPK RI
