SANGATTA, literasikaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus memprioritaskan penanganan wilayah blank spot, sebagai bagian dari percepatan pemerataan akses internet.
Dinas Kominfo Staper saat ini tengah menyelesaikan proses inventarisasi wilayah tak terjangkau jaringan, untuk menentukan langkah penanganan yang paling efektif.
Kepala Kominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menyampaikan bahwa proses inventarisasi ini penting untuk memastikan setiap Desa, dusun, hingga permukiman terpencil dapat tersentuh layanan digital ke depannya.
Data tersebut, akan menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama provider.
“Kita sedang memetakan semua wilayah yang masih gelap sinyal, dan mana yang bisa dijangkau provider, mana yang tidak, itu akan menentukan model solusi yang akan dipakai,” jelasnya.
Ronny menyebut bahwa untuk wilayah yang memungkinkan, Pemerintah akan mendorong provider membangun infrastruktur tambahan.
Sementara untuk lokasi yang tidak memungkinkan secara bisnis maupun geografis, Pemerintah akan menyiapkan opsi jangka panjang melalui dukungan teknologi alternatif.
Inventarisasi ini juga sekaligus membuka peluang penggunaan teknologi non-konvensional seperti VSAT, microwave link, hingga internet berbasis satelit untuk daerah pedalaman.
Pemerintah Kutim, kata Ronny, tidak ingin ada warga yang terputus dari akses informasi.
“Pada akhirnya, tujuan Kami adalah menutup semua celah digital agar masyarakat, sekolah, UMKM, dan layanan publik bisa berjalan tanpa hambatan. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena sinyal tidak masuk,” tutupnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
