Zulkifli: Aspirasi Harus Disampaikan dengan Data dan Tanggung Jawab, Bukan dengan Pemerasan
SANGATTA, literasikaltim.com — Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kutai Timur, Zulkifli, menegaskan pentingnya menjaga kemurnian gerakan sipil agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada agenda pribadi atau kelompok tertentu.
Hal itu disampaikannya dalam keterangan kepada wartawan di Sangatta, menanggapi maraknya fenomena aksi massa yang dinilai cenderung bergeser dari semangat idealisme menuju kepentingan pragmatis.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, namun harus dijalankan secara beradab, beretika, dan dilandasi tanggung jawab moral.
“Ruang demokrasi yang terbuka ini jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan gerakan sipil seharusnya bertujuan memperjuangkan kebaikan bersama, bukan menjadi alat tekanan untuk mencari keuntungan,” tegas Zulkifli, yang akrab disapa Zul.
Zul mengaku prihatin dengan munculnya sejumlah praktik yang mencederai nilai perjuangan sipil, di mana aksi unjuk rasa digunakan sebagai alat untuk menekan atau memeras pejabat publik.
Menurutnya, modus semacam itu sering dimulai dengan “mencari-cari kesalahan” yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi tertentu, lalu digunakan sebagai dasar untuk ancaman pelaporan ke lembaga hukum dengan imbalan tertentu.
“Ada gerakan yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti pejabat agar mau ‘berdamai’ dengan imbalan tertentu, dan itu jelas bukan perjuangan, melainkan pemerasan, dan aktivitas semacam ini harus ditertibkan secara tegas oleh aparat hukum,” ujar Zul.
Ia menilai, tindakan yang berbatasan dengan premanisme atas nama aktivisme sangat berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi, dan menciptakan ketakutan di kalangan pejabat publik yang bekerja secara benar.
“Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terus terjadi, karena akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sipil yang sejati,” tambahnya.
Namun, di sisi lain, Zulkifli menegaskan bahwa sikap tegas terhadap gerakan negatif tersebut harus diimbangi dengan dukungan terhadap aspirasi rakyat yang benar dan berbasis data.
Menurutnya, demonstrasi atau tuntutan masyarakat yang disampaikan dengan dasar argumentatif, bukti faktual, dan tujuan yang jelas, perlu mendapat perhatian serta tindak lanjut dari seluruh pemangku kepentingan.
“Jika gerakannya terarah, terukur, dan punya dasar data yang kuat, maka harus didukung bersama. Kritik itu perlu, tapi harus substantif dan membangun, bukan hanya emosional apalagi manipulatif,” paparnya.
Ia menekankan, kedewasaan dalam berdemokrasi tidak hanya diukur dari keberanian menyuarakan kritik, tetapi juga dari cara menyampaikannya dengan santun dan bertanggung jawab.
Sebagai wadah kepemudaan, KNPI Kutai Timur berkomitmen untuk menjadi penjembatan antara masyarakat dan Pemerintah, dengan mendorong agar aspirasi disampaikan melalui jalur-jalur yang konstruktif dan elegan.
Zulkifli menyebut, peran organisasi kepemudaan seperti KNPI penting dalam mendidik generasi muda agar kritis, namun tetap menjunjung etika dan kejujuran.
“KNPI ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk memihak pada kepentingan politik siapa pun, tapi untuk memastikan semangat perubahan berjalan ke arah positif,” jelasnya.
Ia juga berharap kesadaran ini dapat tumbuh di semua lapisan masyarakat agar ruang demokrasi di Kutai Timur tetap sehat, terbuka, dan produktif.
“Kami mendorong partisipasi yang tepat dan bertanggung jawab untuk membangun, bukan mencemari ekosistem demokrasi. Kritik boleh, tapi harus beretika dan berdata,” tandasnya.
REDAKSI.
