Rudy Mas’ud dan Bahlil Kompak! Kaltim Harus Nikmati Manfaat Gas Alam Sendiri.
SAMARINDA, literasikaltim.com — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menerima gelombang investasi besar di sektor energi.
Perusahaan energi multinasional asal Italia, Eni, berkomitmen menanamkan investasi senilai USD 10 miliar atau setara Rp150 triliun, untuk proyek eksplorasi dan produksi gas alam di wilayah perairan lepas pantai Kaltim.
Proyek strategis ini akan dimulai pada tahun 2027, dan diyakini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus membuka peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Kabar gembira tersebut diungkap langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kalimantan Timur di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (19/7/2025).
“Eni akan memulai produksinya pada 2027, dengan nilai investasi mencapai USD 10 miliar, dan ini bukan sekadar proyek energi, tapi juga penggerak ekonomi Kaltim,” ujar Menteri ESDM RI Bahlil dihadapan awak media.
Fokus pada Blok Jangkrik dan Merakes di Selat Makassar.
Investasi tersebut akan difokuskan pada dua ladang gas utama, yaitu Blok Jangkrik dan Blok Merakes, yang terletak di lepas pantai Selat Makassar, wilayah perairan Kaltim.
Kedua ladang itu, memiliki potensi besar dalam mendukung suplai gas alam nasional dan ekspor internasional.
Proyek ini sekaligus menegaskan posisi Kaltim sebagai wilayah kunci dalam peta energi nasional, terutama di tengah transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Menteri Bahlil menegaskan, pemerintah pusat tidak akan membiarkan keuntungan dari proyek besar ini hanya berpusat di Jakarta.
Ia menjanjikan skema Participating Interest (PI) agar Pemerintah Daerah Kaltim turut mendapatkan porsi kepemilikan dan pendapatan dari proyek tersebut.
“Participating Interest-nya tidak boleh semua dikelola pusat, Kita akan minta Eni menyerahkan sebagian ke Pemda, dan ini hak daerah sebagai tuan rumah,” tegas Bahlil.
Ia menilai, langkah ini akan berdampak positif terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dan penguatan fiskal daerah, sehingga pembangunan tidak hanya tergantung pada anggaran pusat, tetapi juga didorong oleh aset produktif milik daerah.
Gubernur Kaltim Dukung Komitmen Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud menyambut baik niat Pemerintah Pusat untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam skema investasi dan PI.
“Kami berharap Kaltim mendapatkan porsi yang profesional dan proporsional dalam pembagian Participating Interest, dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci,” ujar Rudy.
Sebagai Kepala Daerah yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, H. Rudy Mas’ud menekankan pentingnya kehadiran Daerah dalam pengelolaan sumber daya strategis, agar dampak ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Konteks Geopolitik dan Diplomasi Ekonomi.
Di sisi lain, Menteri Bahlil juga menyoroti tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini, termasuk perang ekonomi dan tarif perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat.
Ia memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan diplomasi ekonomi strategis, termasuk penurunan tarif bea masuk dari 32% menjadi 19% untuk ekspor produk Indonesia.
“Kebijakan itu menunjukkan Indonesia tidak pasif, dan Kita harus agresif dalam menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan global,” kata Bahlil.
Pemerintah Provinsi Kaltim kini ditantang untuk menyiapkan kebijakan daerah, regulasi investasi, dan kesiapan infrastruktur pendukung, agar investasi yang masuk benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi lokal.
Dengan skema PI dan keterlibatan pemerintah daerah, proyek Eni tidak hanya akan menjadi catatan investasi semata, tetapi juga menjadi contoh transformasi tata kelola energi yang inklusif dan kolaboratif antara pusat dan daerah.
Investasi Eni di Kaltim menjadi salah satu langkah nyata kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam membangun ekonomi berbasis sumber daya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal, agar jargon “daerah sebagai tuan rumah” benar-benar menjadi kenyataan.
Penulis: Andi Isnar
