BALIKPAPAN– Dalam rangka menyambut hari raya natal dan tahun baru (Nataru) 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindakop-UKM) Provinsi Kaltim telah menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Nataru 2024, Kamis (14/12/2023).
Kegiatan ini di hadiri buka Kapolda Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim serta Stakeholder terkait.
Dalam kesempatan ini, Kepala Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih menjelaskan bahwa saat ini, di Kaltim masih bergantung dengan pemasokan bahan makan pokok masih aman, walaupun masih harga termasuk tinggi.
“Dan itu dampak dari inflasi, mulai el mino, ketersediaan pasokan daerah penghasil hingga pengaruh harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” lanjutnya.
“Faktor pengaruh lainnya yakni, adanya konflik Negara Ukraina-Rusia, sehingga berdampak pula pada produksi pangan, sehingga sejumlah Negara lainya mengalami krisis produksi, yang dapat mempengaruhi pula pada impor pangan ke Indonesia,” ucapnya.
“Dengan kondisi global yang saat ini melanda di wilayah Indonesia, terutama di Kaltim, kini memiliki tingkat inflasi tinggi, namun masih katagori mengengah,” ujarnya.
Kepala Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih kembali menerangkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kaltim, berdampak pula terhadap permintaan pangan yang terus meningkat.
“Sementara produksi dan suplainya sempat terkendala dengan kondisi alam seperti banjir yang membuat inflasi di Kaltim berada di angka 3,3 persen (year on year/yoy), di atas rata-rata nasional sekitar 2,86 persen (yoy),” imbuhnya.
Heni Purwaningsih menyebutkan bahwa saat ini Pemprov Kaltim terus berupaya untuk menekan angka inflasi tersebut, dan salah satunya memberikan subsidi angkutan kepada para distributor pemasok bahan pokok ke Kaltim.
“Dan hal tersbut terbukti mampu menekan kenaikan harga, untuk upaya lainnya yakni Pemprov Kaltim telah di bantu pihak Bolug dalam menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan cara menjual komoditas pangan seperti beras dengan harga murah di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” urainya.
“Dengan begitu masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang wajar, namun tetap dibatasi pembeliannya maksimal 10 kilogram, agar masyarakat di Kaltim dapat belanja dengan bijak dan tidak panic buying,” jelasnya.
Kepala Disperindagkop-UKM Kaltim menyatakan bahwa selain beras, ada gula pasir yang mengalami kenaikan hingga 17 persen untuk Kalimantan termasuk di Kaltim, dan dipastikan stoknya aman.
“Kenaikan tersebut, di karenakan Indonesia masih disuplai impor dari Negara India dan Vietnam, dan kedua Negara itu telah mengalami hal yang sama sehingga membatasi ekspor produksi,” sambungnya.
“Pemprov Kaltim bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota, serta perusahaan telah melaksanakan operasi pasar, guna menekan kenaikan harga bahan pokok, dan berdasarkan data yang di terima, terdapat 278 lokasi operasi pasar di wilayah Kaltim,” pungkasnya. (RZ/INR)
