SANGATTA, literasikaltim.com — Meski program pemerataan PAUD terus digenjot, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur mengakui bahwa beberapa Desa masih belum memiliki lembaga PAUD aktif. Faktor geografis hingga budaya pemanfaatan fasilitas lintas desa menjadi salah satu penyebab utamanya.
Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, mengungkapkan bahwa masyarakat di beberapa wilayah memiliki pola mobilitas harian yang saling terhubung.
Akibatnya, PAUD yang berada di desa A sering dimanfaatkan oleh warga desa B yang jaraknya hanya beberapa menit.
“Kadang satu PAUD di Desa A juga dipakai warga desa B karena jaraknya sangat dekat, dan secara administratif Desa B belum punya PAUD, tapi secara praktik masyarakatnya sudah terlayani,” jelas Heri.
Meski demikian, Heri menegaskan bahwa Pemerintah tetap mendorong setiap desa memiliki PAUD sendiri.
Hal ini penting karena penyediaan layanan pendidikan usia dini berkaitan dengan pembinaan administrasi, penjaminan mutu, data kepesertaan, serta pemerataan anggaran pendidikan.
Ia menilai kemandirian Desa dalam membentuk PAUD, akan memperkuat tata kelola pendidikan di tingkat lokal.
Dengan PAUD sendiri, Desa dapat merancang model pembelajaran berbasis budaya lokal, menentukan jadwal yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta memudahkan monitoring oleh Disdikbud.
Disdikbud juga mengingatkan bahwa Desa memiliki kesempatan mengalokasikan dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD, termasuk pembangunan ruang belajar, pembayaran honor pendidik, hingga pengadaan alat permainan edukatif.
“PAUD bukan hanya soal bangunan, tapi juga soal identitas layanan pendidikan desa itu sendiri,” tambah Heri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tetap berkomitmen memberikan pembinaan dan dukungan teknis penuh bagi Desa yang siap mendirikan PAUD mandiri.
“Harapan Kami, semua desa di Kutim ke depan mampu berdiri mandiri dalam penyelenggaraan PAUD, sehingga tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan dasar,” pungkas Heri. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
