Syafruddin: Usai Lebaran Kembali Perjuangan Lisdes Di Kementerian ESDM RI.
SAMARINDA, literasikaltim.com — Perbedaan data terkait jumlah Desa yang belum teraliri listrik di Kalimantan Timur (Kaltim), memicu perhatian publik.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, angkat bicara untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Polemik ini mencuat setelah Ketua Gerakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur (GAMA Kaltim), H. Andi Saharuddin, menyampaikan pernyataan yang mengacu pada data Pemerintah Provinsi Kaltim, terkait masih adanya ratusan desa yang belum menikmati listrik, baca (https://literasikaltim.com/video-wawancara-anggota-dpr-ri-soal-108-desa-tanpa-listrik-dikritik-ketua-gama-kaltim-jangan-menyesatkan-opini/ ).
Syafruddin menegaskan bahwa, program elektrifikasi Desa bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, melainkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama DPR RI, khususnya Komisi XII.
Menurutnya, program Listrik Desa (LISDES) merupakan program Nasional, yang pelaksanaannya langsung ditangani kementerian terkait dengan pengawasan DPR.
“Karena itu, data yang beredar di publik harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan progres program yang sedang berjalan.
“Awalnya jumlah Desa yang belum berlistrik di Kaltim mencapai lebih dari 100 desa. Namun, setelah diperjuangkan dalam pembahasan bersama kementerian, saat ini sebanyak 37 desa telah masuk tahap pengerjaan,” ujar Syafruddin.
Ia menjelaskan, angka 108 desa tanpa listrik yang sempat beredar, merupakan kondisi awal sebelum adanya intervensi program dari Pemerintah Pusat.
Seiring berjalannya proyek, jumlah tersebut terus mengalami perubahan.
“Data itu dinamis. Kalau 37 Desa ini selesai, maka sisa Desa yang belum berlistrik otomatis akan berkurang,” jelasnya.
Syafruddin menambahkan, penyelesaian proyek-proyek elektrifikasi Desa, yang saat ini berjalan, diharapkan mampu menekan jumlah Desa yang belum teraliri listrik secara signifikan dalam waktu dekat.
Selain program LISDES, Pemerintah Pusat juga menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang menyasar masyarakat kurang mampu.
Untuk tahun ini, Kaltim mendapatkan alokasi sekitar 2.500 sambungan listrik baru, melalui program tersebut.
“Usai Lebaran ini, Saya akan kembali perjuangan Lisdes di Kementerian ESDM RI, guna dapat tambahan Kouta dalam memberikan penerangan kepada masyarakat di Kaltim, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kaltim, khususnya dalam pemerataan penerangan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bahwa, program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kurang mampu.
Syafruddin menilai pelurusan informasi menjadi hal penting, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama terkait peran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penyediaan Lisdes.
Ia memastikan, Komisi XII DPR RI terus mendorong percepatan elektrifikasi desa melalui koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM.
“Ini bagian dari komitmen Kami di Komisi XII, untuk memastikan seluruh Desa di Kaltim, bisa menikmati akses listrik secara merata,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
