SAMARINDA, literasikaltim.com – Demokrasi, meski menjadi sistem pemerintahan yang banyak diadopsi, tidak lepas dari berbagai persoalan dan kompleksitas.
Hal ini menjadi fokus dalam diskusi politik yang digelar di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu, (22/62024) malam.
Diskusi ini, bertujuan untuk membahas berbagai aspek terkait persiapan dan tantangan Pilkada Kota Samarinda tahun 2024-2029.
Kegiatan diskusi ini menghadirkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebagai pembicara utama, dan turut hadir dalam diskusi tersebut yakni, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Saefuddin Zuhri, Wakil Ketua PC NU Samarinda, Agus Tri Sutanto, Ketua TWAP Kota Samarinda, Safaruddin, dan CEO Cahaya Fajar Kaltim, Daniel Mahendra Yuniar.
Dalam diskusi tersebut, Andi Harun membahas topik “kutukan demokrasi” dengan merujuk pada buku “How Democracy Works” yang diterbitkan oleh Harvard University.
Buku ini menyoroti tiga poin penting: institusi politik, aktor politik, dan kawasan sosial ekonomi.
“Konsep teoritis kutukan demokrasi saya ambil dari buku ‘How Democracy Works’ yang diterbitkan oleh Harvard University,” ucap Andi Harun.
“Dan, buku ini membahas tiga poin penting yaitu institusi politik, aktor politik, dan kawasan sosial ekonomi,” lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap institusi politik, dalam konteks pemilihan kepemimpinan, baik di pemerintahan maupun legislatif.
Menurutnya, institusi pemerintah harus terus bertransformasi sesuai dengan harapan masyarakat.
“Institusi pemerintah harus terus bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Andi Harun.
“Pemilihan aktor politik yang baik juga sangat penting, dan sebaik apapun ide, tanpa pelaksanaan yang baik, itu hanya akan menjadi opini kosong,” tegasnya.
Selain itu, Andi Harun juga membahas isu-isu strategis seperti pengembangan urban, manajemen bencana akibat perubahan iklim, dan reformasi pembangunan.
Ia menekankan pula bahwa, paradigma pembangunan yang sudah berusia puluhan tahun perlu disesuaikan dengan kondisi global dan lokal terkini.
“Isu-isu seperti anti korupsi, penegakan HAM, dan pelayanan publik juga harus menjadi prioritas dalam merancang ulang konsep pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal juga menjadi sorotan. Menurut Andi Harun, pemilihan kepala daerah bukan hanya soal memilih, tetapi juga memilih dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik.
“Kita tidak hanya membutuhkan institusi yang baik, tetapi juga membutuhkan pemimpin yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
“Dan, pilkada bukan hanya soal memilih, tetapi juga memilih dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
