SAMARINDA, literasikaltim.com – Upaya menjaga keamanan informasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki fase penting sepanjang 2025. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Diskominfo Staper Kutim, Sulisman, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025) pagi.
Ia menjelaskan bahwa, tingkat kesiapan keamanan informasi di lingkungan Pemkab Kutim masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemenuhan standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Sulisman, salah satu kendala utama adalah minimnya tenaga persandian dalam beberapa tahun terakhir.
Padahal bidang yang ia pimpin secara struktural mencakup urusan infrastruktur TIK sekaligus persandian.
“Selama ini kami tidak memiliki tenaga persandian khusus. Baru tahun 2025 ini ada dua orang CPNS yang masuk sebagai fungsional persandian. Jumlah itu masih jauh dari ideal,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa proses audit keamanan selama ini justru lebih banyak melibatkan Inspektorat.
Ironisnya, Inspektorat sendiri belum memiliki SDM yang menguasai teknologi informasi. Kondisi ini sempat disoroti narasumber dari BSSN saat kegiatan persandian yang digelar Diskominfo beberapa waktu lalu.
“Idealnya, Inspektorat punya tenaga TIK agar bisa memahami audit keamanan SPBE. Hal itu menjadi catatan penting bagi kami,” jelasnya.
Diskominfo, lanjut Sulisman, kini terus membangun koordinasi dengan BSSN untuk memperkuat kapasitas internal di bidang keamanan informasi, termasuk memberi pemahaman kepada perangkat daerah mengenai standar keamanan digital yang harus diterapkan.
“Kami berharap adanya arahan, pendampingan, dan skema peningkatan SDM lintas OPD agar Kutim semakin siap menghadapi tantangan keamanan informasi pemerintahan. SPBE bukan hanya soal aplikasi, tetapi fondasinya adalah keamanan,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
