SANGATTA, literasikaltim.com — BKPSDM Kutai Timur terus mendorong transformasi digital melalui penguatan aplikasi e-kinerja dan e-data ASN sebagai sarana layanan kepegawaian terpadu.
Langkah ini diambil, untuk memastikan proses administrasi ASN lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Aplikasi e-kinerja kini menjadi platform wajib bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Kutai Timur (Kutim), untuk mengisi aktivitas harian, capaian output, hingga pelaporan evaluasi bulanan.
Sistem tersebut, secara otomatis terhubung dengan data nilai kinerja tahunan ASN dan menjadi dasar pemberian tunjangan maupun penilaian kenaikan pangkat.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tapi kebutuhan, dan ASN harus bekerja berbasis data dan bukti yang dapat diverifikasi. E-kinerja menjadi alat utama untuk memastikan akuntabilitas itu,” kata Kepala BKPSDM Kutai Timur, Misliansyah.
Selain e-kinerja, BKPSDM sedang merampungkan integrasi aplikasi e-data ASN yang berfungsi menghimpun seluruh informasi kepegawaian mulai dari riwayat jabatan, diklat, pendidikan, sertifikat kompetensi, hingga rekam jejak kinerja.
Data ini akan menjadi basis perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi, promosi, dan pengembangan karier.
Menurut Misliansyah, digitalisasi kepegawaian membantu mempercepat layanan administrasi ASN yang selama ini banyak dilakukan secara manual.
Dengan sistem baru, proses yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam.
BKPSDM juga menyediakan layanan helpdesk, untuk membantu perangkat daerah yang mengalami kendala teknis.
Selain itu, pelatihan digital bagi ASN rutin dilakukan agar tidak ada pegawai yang tertinggal dalam adaptasi teknologi.
“Transformasi digital hanya akan berhasil jika seluruh ASN siap berubah, dan karena itu, Kami memastikan ada pendampingan dan pelatihan agar mereka mampu memanfaatkan sistem secara optimal,” jelasnya.
Misliansyah menegaskan bahwa, digitalisasi merupakan pondasi pelayanan kepegawaian modern.
“Kami ingin seluruh layanan ASN di Kutai Timur terintegrasi, efektif, dan transparan demi birokrasi yang lebih responsif,” tandasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
