JAKARTA, literasikaltim.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (7/5/2025).
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah surat rekomendasi dan keputusan resmi, termasuk Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Menurut dokumen resmi, pengisian jabatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan proses evaluasi dan seleksi yang melibatkan BKN dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi pejabat terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, di balik pelantikan tersebut, muncul dugaan adanya praktik kecurangan, yang melibatkan salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta MM.
Keduanya diduga, berkolaborasi meloloskan sekitar 20 orang pejabat dari total 59 yang dilantik.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkapkan, para pejabat tersebut merupakan kader PDI Perjuangan yang dekat dengan IM.
“IM bekerja sama dengan Sekda MM, untuk meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayangnya, Bapak Gubernur tidak mengetahui adanya permainan di belakang proses ini,” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku mendapat informasi dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Disebutkan bahwa IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, yang bekerja sama dengan tangan kanannya HMT sebagai operator.
Selain mengatur pelantikan pejabat, IM juga disebut kerap memanggil Kepala Dinas, Direktur Utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek.
HMT, bersama staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, dikabarkan sering terlihat mendatangi ruang IM maupun ruang Sekda MM untuk berkoordinasi.
SW juga menuding IM, mendapatkan dukungan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini.
“IM dengan backup Pimpinan KPK memanggil dan memaksa Kepala Dinas, Direktur Utama BUMD, dan kontraktor untuk mengikuti semua kemauannya,” ujarnya.
Lebih jauh, SW mengingatkan agar Gubernur Pramono Anung waspada, menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan datang.
Ia menduga kelompok tersebut akan kembali berupaya meloloskan orang-orang dekatnya, khususnya untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis.
“Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi.
REDAKSI
