SANGATTA, literasikaltim.com — Dalam upaya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur meluncurkan program penguatan budaya kerja ASN, yang berfokus pada internalisasi nilai-nilai dasar aparatur negara.
Program ini digagas, untuk merespons pentingnya peningkatan etika, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.
Kepala BKPSDM Kutai Timur, Misliansyah, menjelaskan bahwa budaya kerja ASN tidak dapat dibangun hanya melalui aturan, tetapi harus melalui pembiasaan, keteladanan, dan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai organisasi.
Untuk itu, BKPSDM menyusun modul pelatihan berbasis karakter, termasuk nilai akuntabilitas, komitmen pelayanan, anti-korupsi, serta tata perilaku etis dalam pemerintahan.
“ASN tidak cukup hanya kompeten secara teknis, tetapi harus memiliki integritas kuat. Nilai-nilai dasar itulah, yang menjadi pilar keberhasilan program pembangunan,” ujar Misliansyah.
Program ini dilaksanakan melalui workshop, pendampingan perangkat daerah, hingga pembentukan agen perubahan di setiap OPD.
BKPSDM juga memperkuat mekanisme monitoring, agar budaya kerja berintegritas tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan dalam keseharian ASN.
Selain itu, BKPSDM menyiapkan skema penghargaan bagi unit kerja yang dinilai konsisten menerapkan nilai integritas, transparansi, dan pelayanan prima.
Harapannya, budaya kerja positif dapat menular dan menjadi standar bersama di seluruh lingkungan pemerintahan.
Menurut Misliansyah, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada teknologi atau regulasi, melainkan juga pada karakter ASN sebagai pelaksana kebijakan.
Karena itu, BKPSDM memprioritaskan program transformasi perilaku ASN agar selaras dengan semangat perubahan.
Misliansyah menegaskan pentingnya komitmen kolektif dalam memperkuat integritas birokrasi Kutai Timur.
“Kami ingin ASN memberikan keteladanan, menjaga etika, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Integritas adalah harga mati dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
