SAMARINDA, literasikaltim.com — Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta digitalisasi sistem pembayaran sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Timur.
Langkah ini, ditempuh melalui pendekatan berbasis ekosistem yang menghubungkan pelaku UMKM dengan agregator, lembaga perbankan, dan pasar digital.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menegaskan, strategi pengembangan UMKM tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui model ekosistem terintegrasi agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing.
“UMKM binaan Kami dorong tidak hanya go Nasional, tetapi juga go global melalui pemanfaatan pasar digital dan integrasi dengan rantai pasok industri besar,” ujar Filianingsih, saat memberikan sambutannya di sela kegiatan pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim.
Menurutnya, pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan UMKM memiliki akses pembiayaan, pendampingan usaha, hingga jalur pemasaran yang lebih luas.
Dengan keterhubungan ke agregator dan platform digital, pelaku UMKM diharapkan mampu menembus pasar yang lebih besar, termasuk pasar ekspor.
Dalam implementasinya, BI memfokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan daerah, di antaranya produk makanan dan minuman serta produk kreatif berbasis wastra.
Penguatan di sektor ini dinilai strategis karena memiliki potensi nilai tambah tinggi, mendukung hilirisasi, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekspor daerah.
Selain penguatan sektor riil UMKM, Bank Indonesia juga terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Kalimantan Timur.
Pemanfaatan teknologi pembayaran non-tunai, dinilai menjadi kunci dalam memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi masyarakat.
Hingga 2025, jumlah merchant Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Timur tercatat telah melampaui 798 ribu pedagang, dengan sekitar 850 ribu pengguna.
Sepanjang tahun yang sama, volume transaksi QRIS tercatat mencapai sekitar 203 ribu transaksi.
Filianingsih menjelaskan, penggunaan QRIS tidak hanya memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan omzet UMKM.
Di sisi lain, perluasan pembayaran digital turut mempercepat elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Capaian tersebut, tercermin dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kalimantan Timur yang telah mencapai skor 95,34 persen.
Angka ini menunjukkan tingkat pemanfaatan sistem pembayaran digital, yang semakin luas dalam pengelolaan transaksi Pemerintahan Daerah.
Atas kinerja tersebut, Kalimantan Timur juga meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), berkinerja terbaik pertama untuk kategori provinsi di wilayah Kalimantan.
Bank Indonesia berharap penguatan UMKM dan percepatan digitalisasi dapat terus berlanjut dan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Upaya ini juga, diharapkan memperluas partisipasi pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi nasional maupun global.
Penulis: Andi Isnar
