SANGATTA, literasikaltim.com — Meski lahan pembangunan Sekolah Rakyat sudah disiapkan Pemkab Kutai Timur, proses administrasi ternyata belum sepenuhnya rampung, dan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa, hingga saat ini ia belum menerima berkas final penetapan lokasi sekolah tersebut, padahal dokumen itu menjadi dasar penting untuk memulai pekerjaan konstruksi.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan administrasi dapat menghambat jadwal pembangunan. Padahal Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang harus segera direalisasikan di daerah.
“Lahan sudah siap, Kita sudah tentukan arahnya. Tapi sampai hari ini saya belum menerima berkas final yang harus saya tanda tangani,” ucapnya, disela kegiatan pembukaan Festival Magic Land 2025 di Polder Ilham Maulana, Jumat (14/11/2025)
Bupati menyayangkan proses administrasi yang berjalan lambat, terutama pada tahap penyelesaian dokumen penetapan lokasi.
Menurutnya, hal semacam ini seharusnya dapat dipercepat oleh OPD terkait karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
Terlebih, pemerintah pusat sudah mendorong daerah untuk mempercepat implementasi program tersebut.
Ardiansyah meminta Dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Bappeda, segera menyelesaikan dokumen yang masih tersisa.
Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi alasan tertundanya sebuah program yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
“Ini bukan soal kelengkapan kertas saja. Ini soal percepatan pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak Kutim,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar setiap dokumen yang diserahkan sudah benar-benar definitif, termasuk informasi teknis, batas lahan, serta legalitas lainnya.
Jika berkas masuk dalam kondisi belum lengkap, maka penandatanganan tidak bisa dilakukan dan proses akan kembali mundur.
“Jangan sampai bolak-balik revisi. Kalau mau diserahkan, harus sudah lengkap dan final,” tegasnya.
Ardiansyah menegaskan bahwa, dirinya siap menandatangani kapan saja bila berkas sudah lengkap.
Ia tidak ingin niat baik Pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat justru terhambat oleh teknis administratif.
“Saya menunggu secepatnya. Begitu masuk dan lengkap, langsung saya tanda tangani,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/AI)
