Abdullah Dahlan: Literasi Demokrasi Ditanamkan Berkelanjutan Antisipasi Akan Bahaya Politik Uang, Hoaks, dan Polarisasi.
SAMARINDA, literasikaltim.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu bersama Mitra Kerja di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Senin (25/8/2025).
Forum yang mengusung tema “Peningkatan Peran serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi di Provinsi Kaltim” ini menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Kepala Kesbangpol Pemprov Kaltim Drs. H. Sufian Agus, M.Si yang hadir mewakili Gubernur Kaltim, anggota DPR RI Komisi II, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta perwakilan partai politik.
Dalam forum tersebut, Abdullah Dahlan, mantan Ketua Bawaslu Jawa Barat sekaligus pegiat demokrasi, menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi ujian besar bagi integritas elektoral Indonesia.
Ia menyebut Bawaslu Kaltim sebagai “etalase demokrasi”, sebab kinerja lembaga pengawas sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Pemilu.
“Pemilu adalah pilar utama demokrasi. Peran Bawaslu Kaltim bukan sekadar wasit sesaat, tapi penjaga integritas demokrasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
“Setelah tahapan Pemilu usai, jangan sampai semangat pengawasan menurun, dan justru di masa pasca-Pemilu inilah kapasitas kelembagaan dan SDM Bawaslu harus tetap terjaga,” tegas Abdullah.
Abdullah mengapresiasi capaian Bawaslu Kaltim, yang sempat meraih predikat lembaga penyelenggara Pemilu paling tepercaya berdasarkan Survei Nasional.
Namun ia mengingatkan tantangan masih besar, mulai dari praktik politik uang, netralitas ASN, hingga penyalahgunaan media sosial dan isu SARA.
Ia menilai penguatan kelembagaan harus terus dilakukan melalui reformasi birokrasi, transparansi, serta digitalisasi proses pengawasan.
Teknologi informasi, menurutnya, bisa menjadi instrumen strategis, baik untuk pencegahan, pelaporan, maupun penindakan pelanggaran.
Selain aspek kelembagaan, Abdullah menekankan pentingnya pendidikan politik partisipatif.
Literasi demokrasi, kata dia, harus ditanamkan secara berkelanjutan kepada masyarakat agar kesadaran akan bahaya politik uang, hoaks, dan polarisasi semakin kuat.
“Investasi jangka panjang kita ada pada literasi demokrasi. Bawaslu Kaltim perlu membangun sekolah pengawasan, memperluas kolaborasi dengan kampus, organisasi masyarakat sipil, serta memanfaatkan media digital untuk pendidikan politik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi Bawaslu dengan Pemerintah Daerah, dengan kolaborasi strategis, misalnya melalui pelatihan netralitas ASN, program pendidikan politik bersama Kesbangpol, hingga penguatan jaringan lokal, dinilai dapat memperkuat legitimasi pengawasan Pemilu.
“Kerja sama dengan Pemda adalah kunci keberlanjutan. Dengan begitu, Bawaslu Kaltim bisa menjadi inisiator konsolidasi demokrasi sipil,” tambahnya.
Dalam proyeksi ke depan, Abdullah mengingatkan akan muncul tantangan baru seperti penggunaan teknologi deepfake, bot media sosial, hingga praktik politik uang berbasis dompet digital.
Ia merekomendasikan Bawaslu Kaltim untuk menyiapkan sistem pengawasan berbasis big data, kecerdasan buatan (AI), hingga analisis geospasial.
“Integritas elektoral harus dijaga sepanjang siklus, bukan hanya pada hari pemungutan suara,” katanya.
“Kita perlu membangun Bawaslu yang lebih adaptif, profesional, dan kolaboratif, agar Pemilu mendatang tetap kredibel, adil, dan demokratis,” pungkas Abdullah.
Penulis: Rizky Aulia Pratama
Editor: Andi Isnar
