SAMARINDA, literasikaltim.com – Rapat audiensi di ruang rapat DPRD Kota Samarinda yang membahas tuntutan pembayaran gaji pekerja proyek Teras Samarinda berakhir ricuh, Kamis (27/2/2025).
Kericuhan terjadi setelah perwakilan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Andriyani, menyatakan bahwa pihak PUPR pernah melakukan pertemuan dengan perusahaan kontraktor proyek Samudra Anugerah Indah Permai.
Pernyataan ini memicu kemarahan anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, yang merasa kecewa karena pihaknya kesulitan bertemu dengan pihak terkait, untuk menyelesaikan masalah pembayaran gaji pekerja.
Abdul Rohim yang dikenal vokal dalam membela hak pekerja itu menyampaikan kekesalannya.
“Kok bisa kalian bertemu dengan pihak perusahaan Anugerah Indah Permai, sementara Kami sudah berulang kali mengadakan rapat untuk membahas masalah gaji pekerja Teras Samarinda yang belum dibayarkan, tetapi tidak ada respons sama sekali dan kami sulit sekali menemui mereka?,” serunya.
Kekecewaan Abdul Rohim semakin memuncak, hingga ia menggebrak meja dan melemparkan dua kotak makanan ke arah Ilham, PPK PUPR yang hadir dalam audiensi tersebut.
Perkelahian antara keduanya pun terjadi, yang akhirnya membuat petugas keamanan DPRD dan Kapolsek Kota Samarinda, AKP Kadio, turun tangan untuk melerai dan meredakan ketegangan di ruang rapat.
“Insiden yang terjadi tadi bagi Saya adalah ekspresi dari keprihatinan Kami terhadap nasib lebih dari 84 karyawan yang hingga saat ini belum menerima hak-haknya,” ucap Abdul Rohim, usai kejadian tersebut.
“Ini bukan hanya soal uang, tetapi dampak dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga karena gaji yang belum dibayar,” jelasnya.
Sebelumnya, puluhan pekerja proyek Teras Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Samarinda pada pagi hari, menuntut agar gaji mereka yang tertunggak selama lebih dari setahun segera dibayarkan.
Para pekerja tersebut didampingi oleh Tim Relawan Cegah Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdagangan Anak (TRC-PPA) Kaltim.
Dalam audiensi yang berlangsung, salah seorang pekerja terlihat menangis menceritakan, bagaimana ia dan keluarganya terpaksa meninggalkan kontrakan, mereka karena kesulitan ekonomi akibat tidak dibayarnya gaji.
Abdul Rohim, dalam kesempatan tersebut, mengkritik lambannya respons dari PUPR dan PPK proyek Teras Samarinda Tahap I, Ilhamsyah, terhadap masalah pembayaran gaji pekerja.
“Permasalahan ini sudah berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas, padahal dampaknya sangat besar bagi kehidupan para pekerja,” kata Abdul Rohim.
“Bagaimana mungkin uang yang nominalnya tidak terlalu besar bisa berdampak besar pada lebih dari 80 pekerja, yang menggantungkan hidup mereka dari proyek ini?” ujar Abdul Rohim dengan tegas.
Abdul Rohim juga mengatakan bahwa Negara harus memikul tanggung jawab, untuk memastikan kesejahteraan warganya, terutama di saat-saat sulit seperti ini.
“Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi mereka dan keluarga mereka,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, masalah ini harus segera diselesaikan, dan tidak boleh ada lagi yang merasa dirugikan,” tegas Abdul Rohim.
Kericuhan dalam rapat audiensi ini, menambah sorotan terhadap masalah gaji pekerja proyek yang hingga kini belum terbayarkan.
Para pekerja berharap, pihak berwenang segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan hak mereka, sebagai pekerja dapat dipenuhi tanpa ada penundaan lebih lanjut.
Penulis: Andi Isnar
