SAMARINDA, literasikaltim.com – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Agus Tri Susanto, merespons kritik mahasiswa yang menilai birokrat baru bertindak saat masalah menjadi viral. Kritik tersebut muncul dalam diskusi bertajuk “Harmonisasi Lembaga Politik dan Birokrasi” yang digelar di Setiap Hari Kopi, Jalan Ir. Juanda, Samarinda, pada Jumat (21/6/2024) malam.
Agus menjelaskan, tujuan diskusi ini adalah untuk memperjelas batasan wewenang antara sekretariat dewan dan DPRD yang sering kali belum dipahami oleh masyarakat.
“Banyak yang belum mengetahui esensi dari sekretariat DPRD. Saya sempat ditanya mahasiswa tentang tindak lanjut demonstrasi, padahal itu lebih ke DPRD,” paparnya.
Dalam sesi diskusi, seorang mahasiswa menyoroti fenomena birokrat yang dinilai baru bekerja ketika suatu masalah sudah viral, seperti perbaikan jalan rusak.
Mahasiswa tersebut, mempertanyakan apakah pemerintah tidak memiliki program sejak awal untuk mengatasi masalah tersebut.
Agus menjawab, setiap daerah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“RPJMD disusun untuk jangka waktu lima tahun dan dikerjakan bersama oleh DPRD, serta pemerintah daerah,” ucap Agus Tri Susanto.
“Dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, ada yang disebut diskusi publik, dan masyarakat, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan boleh memberikan masukan, mengoreksi, dan mengubah isi RPJMD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus memaparkan bahwa DPR di semua tingkat pusat, provinsi, hingga daerah memiliki fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan.
“Fungsi pengawasan DPRD dilakukan jika pemerintah tidak menjalankan apa yang dituangkan dalam RPJMD,” ujarnya.
Ia menegaskan, mahasiswa dan masyarakat berhak menyampaikan pendapat mereka kepada para wakil rakyat sebelum suatu masalah menjadi besar atau viral.
“Dengan demikian, DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah,” ucapnya.
“Di situlah letak harmonisasi kerja antara DPR dan pemerintah,” tegas Agus.
Di penghujung diskusi, Agus berpesan agar mahasiswa terus berinovasi dan selalu mengasah kreativitas.
“Semua mahasiswa jangan apatis terhadap kondisi atau permasalahan di Samarinda. Berikan kami, pemerintah, masukan dan saran,” pungkasnya.
Penulis: Andi Isnar
