SAMARINDA, literasikaltim.com Ketegangan terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah kembali menguat di Kalimantan Timur. Aliansi masyarakat yang menamakan diri Fraksi Kaltim, dipimpin Vendy Meru, menyuarakan protes keras dalam aksi yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Dalam orasinya, Vendy mengungkapkan rasa kecewa atas besaran DBH yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim sebagai salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara. Ia bahkan menyatakan, jika tuntutan keadilan fiskal terus diabaikan, pihaknya siap menutup jalur transportasi Sungai Mahakam sebagai bentuk tekanan.
“Kami sudah terlalu lama bersabar. Bila suara rakyat Kaltim kembali tidak didengar, maka kami siap menghentikan distribusi batu bara melalui Mahakam. Biarlah negara merasakan langsung dampaknya,” tegas Vendy di hadapan massa aksi.
Ia mengungkapkan bahwa sektor energi dan sumber daya alam di Kalimantan Timur menyumbang nilai ekonomi besar bagi negara, namun pembangunan infrastruktur di daerah masih jauh dari memadai. Vendy mencontohkan kondisi bandara yang kurang terurus, jalan tol yang mengalami kerusakan di sejumlah titik, hingga fasilitas pelayanan publik yang belum optimal.
“Tahun 2024, sektor tambang dan energi menyokong sekitar Rp858 triliun bagi perekonomian nasional. Tapi bandingkan apa yang kembali ke daerah. Tidak seimbang,” katanya.
Vendy yang juga menjabat Ketua Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu menegaskan, gerakan Fraksi Kaltim tidak berada di bawah kepentingan partai politik tertentu. Ia menyebut aksi ini merupakan seruan bersama dari berbagai organisasi masyarakat yang menuntut keadilan pembagian hasil kekayaan daerah.
“Ini bukan urusan politik. Ini suara masyarakat Kaltim dari berbagai latar belakang. Kami hanya ingin hak daerah dihargai,” ujarnya.
Ia juga menilai kebijakan pemangkasan TKD dan DBH turut berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, program pembangunan menjadi terhambat karena keterbatasan anggaran, sehingga kepala daerah tidak dapat bekerja optimal meski memiliki visi pembangunan.
“Bagaimana daerah bisa maju jika anggarannya terus dipangkas? Gubernur bekerja dengan segala keterbatasan. Tanpa dukungan dana memadai, pembangunan tidak akan maksimal,” tambahnya.
Fraksi Kaltim memberikan waktu kepada pemerintah pusat untuk memberikan respons atas tuntutan tersebut. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, aksi lanjutan dengan skala lebih besar disebut akan ditempuh.
“Kami tidak sedang mencari konflik. Namun jika harus mengambil sikap tegas, kami siap. Jangan seolah-olah rakyat Kaltim sudah sejahtera. Faktanya masih banyak yang tertinggal,” tutup Vendy.
Diketahui, Fraksi Kaltim merupakan gabungan sekitar 14 organisasi masyarakat, yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan DBH, dan meminta Pemerintah Pusat menerapkan skema pembagian yang lebih adil bagi daerah penghasil.
Penulis: Andi Isnar
