SAMARINDA – Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan kunjungan silahturahmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, di Kantor Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo, Rabu (18/9/2024) pagi tadi.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris di dampingi Anggota Komisioner KPU Kaltim Suardi dan Abdul Qoyyim Rasyid.
Kedatangan KPU Kaltim di terima langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Dr. Iman Wijaya didampingi Asdatun Kejati Kaltim Ristopo Sumedi dan Asintel Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kejati ini, menandai langkah penting dalam memperkuat kerjasama antara kedua lembaga.
Usai kegiatan tersebut, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menjelaskan bahwa kedatangan tersebut, selain menyambung tali silaturahmi juga sekaligus membahas tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Harapannya agar kerjasama ini tidak hanya memperkuat proses pemilu, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat,” ucap.
“Masyarakat harus merasa aman dan percaya dalam memberikan suara mereka, pada saat pelaksanaan kegiatan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang,” tuturnya.
“Dengan dukungan dari Kejati Kaltim, Kami optimis proses ini akan lebih transparan dan terjamin,” ujarnya.
Fahmi Idris menegaskan bahwa dalam waktu dekat, KPU Kabupaten Kota se-Kaltim akan melakukan penandatanganan MoU dengan Kejari se-Kaltim, melibatkan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Bidang Pidana Umum, untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung aman dan lancar.
“Dan sekaligus penandatangan MoU antara KPU Kaltim dengan Kejati Kaltim, kegiatan ini akan di laksanakan pada tanggal 25 September 2024,” sambungnya.
Di tempat yang sama Kajati Kaltim Dr. Imam Wijaya menambahkan bahwa dengan adanya kolaborasi yang erat antara Kejaksaan dan KPU adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang adil dan transparan.
Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan hukum di setiap tahap pemilu demi menjaga integritas proses pemilihan.
Diskusi yang berlangsung dinamis mencakup isu-isu krusial terkait persiapan pilkada, termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.
Kunjungan ini juga diharapkan membuka peluang untuk program-program kolaboratif, seperti sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pemilu.
Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, kedua lembaga berkomitmen menjadikan Pilkada 2024 sebagai tonggak penting bagi demokrasi di Kaltim.
Penulis: Ira Rosalina
Editor: Masronaliansyah S.Pd
